Tutup Menu

Profesor Suhandi Cahaya sang Ahli Hukum

Kamis, 14 Oktober 2021 | Dilihat: 610 Kali
    

 
JAKARTA, Tabloidskandal – Menjadi sesosok yang ahli pada suatu bidang,
harus memiliki kemampuan yang mempuni. Tak sembarang orang mampu melakoninya,
sekalipun bergelar profesor dengan titel kesarjanaannya banyak. Apalagi pada bidang hukum, di mana seorang
ahlinya itu harus mampu memberikan saran, pertimbangan, pemecahan masalah,
telaah, serta perumusan analisa dan kebijakan berkeadilan.
 
Kemampuan ahli hukum sangat dibutuhkan
untuk kasus pidana maupun perdata di peradilan. Dalam konteks peradilan,
keterangan ahli hukum atau biasa disebut 
“saksi ahli” sama artinya dengan pembuktian (alat bukti), dan keterangan
saksi yang mengetahui persis suatu peristiwa (pidana – perdata).
 
Karena itu, ahli hukum dibutuhkan oleh
Kepolisian, Kejaksaan dan hakim yang tengah memproses suatu perkara yang
berkaitan dengan hukum. Kemampuannya itu dijadikan pertimbangan dan perumusan
analisa. Dan tak tertutup kemungkinan dijadikan pula sebagai alat bukti.
 
Namun demikian, dalam satu perkara hukum
kadang ada disertakan dua ahli hukum yang berbeda pendapatnya. Hal ini
tergantung siapa menyertakannya, apakah terlapor, jaksa atau pelapor (pidana). Apakah
mewakili tergugat, atau penggugat (perdata). Di mana kemudian, pertimbangan dan
perumusan analisanya cenderung memihak yang membutuhkannya. Ini wajar, dan
tidak melanggar ketentuan.
 
Menurut Prof. Dr Suhandi Cahaya, ahli
hukum pidana/perdata yang sudah puluhan tahun menjadi “saksi ahli” bagi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK); Kepolisian; Kejaksaan dan hakim di persidangan, bahwa
ahli hukum bukan profesi seperti halnya advokat.
 
“Ahli hukum, umumnya, merupakan utusan
dari perguruan tinggi atas permintaan institusi atau individu. Hal ini atas
dasar keilmuan atau kepandaian yang dimilikinya,” jelasnya.
 
Lantas, siapa yang membayar jika suatu
perkara hukum dilibatkan di dalamnya ahli hukum? “Yang membayar, yang
mengundang. Apakah itu institusi pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian,
lembaga negara macam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau firma hukum.
Kehadiran saya sebagai ahli hukum, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ada budget-nya,”
kata advokat senior dari Asosiasi Advokat Indonesia (AA) tanpa merinci besaran
honornya.
 
Secara hukum, lanjut Prof. Suhandi
Cahaya, keberadaan atau keterangan ahli
hukum diatur di dalam pasal 184 ayat (1b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menetapkan, bahwa keterangan ahli hukum
merupakan alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana maupun perdata,
seperti halnya keterangan saksi, terdakwa, dan surat pentunjuk.
 
“Yang dimaksud saksi ahli, atau ahli
hukum adalah seseorang yang mengerti hukum
pidana maupun perdata, serta mampu membuat legal opinion atas kasus-kasus yang
dijelaskannya kepada, baik di persidangan maupun ketika dimintai keterangan
oleh Kejaksaan ataupun Kepolisian,” paparnya menjelaskan tentang ahli hukum atau
saksi ahli, dan keterangan dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan,
sebagaimana ketentuan Pasal 183, 184 dan 186 KUHAP
 
Di atas Sumpah.
 
Pada bagian lain dikatakan professor ini,
bahwa sifat keterangan saksi ahli atau ahli hukum berbeda dengan alat bukti
lainya, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Bedanya,
kalau keterangan saksi ahli berkisar pada pengetahuan, atau keilmuan maupun
pengalaman dirinya berkaitan dengan persoalan hukum.
 
“Sementara keterangan saksi, keterangan
terdakwa dan bukti surat, kaitan dengan fakta pidana. Dan keterangan seorang
ahli hukum tidak akan berhubungan langsung dengan fakta kasus,” kata Prof
Suhandi Cahaya.
 
Dia juga mengingatkan, bahwa seorang ahli
hukum setiap kali memberi keterangan terikat dengan sumpah. Hal ini diatur di
dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Yakni, saksi ahli atau ahli hukum harus
bersumpah, atau mengucapkan janji setiap kali memberi keterangan menurut
pengetahuannya.
 
“Artinya, setiap ahli hukum memberi
keterangan untuk suatu proses hukum, harus disumpah terlebih dahulu. Ya, mesti
di atas sumpah. Namun begitu, ada pengecualiannya. Yakni, dikecualikan karena berkaitan
dengan harkat serta mertabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan saksi ahli
atau ahli hukum menyimpan rahasia, sehingga dapat menolak memberikan keterangan
yang diminta,” ungkapnya lebih jauh.
 
Sumpah, menurut Prof. Suhandi Cahaya,
mengharuskan seseorang bersikap jujur karena urusannya kepada Tuhan. Oleh
karenanya, setiap pendapat ahli hukum harus berdasarkan pendidikan, pengalaman
dan keahliannya. Mengingat yang diberikannya Kejaksaan, Kepolisian dan hakim
merupakan “bukti ahli”.
 
“Sekali lagi saya ingatkan, bahwa
keterangan saksi ahli atau ahli hukum merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.
Diatur oleh perundang-undangan,” tegas ahli hukum yang sudah menjadi saksi ahli
di seratus empatpuluhsatu perkara.
 
Dan ternyata, profesor yang satu ini,
disamping kesibukannya mengajar di beberapa universitas, sebagai advokat, kurator
dan pengurus organisasi advokat, ternyata juga penulis buku produktif. “Buku
yang saya tulis ada 61 buku, seluruhnya menyangkut tentang hukum. Ada yang
dijual bebas, ada pula untuk kalangan mahasiswa saya,” pungkasnya.
(H.Sinano
Esha)
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com