Tabloidskandal.com – Jakarta ||– Skandal pemerasan warga negara asing di Ditjen Imigrasi kini memantik desakan keras ke KPK. Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor) mendesak lembaga antirasuah memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, karena kasus dugaan pemerasan diduga sudah berlangsung sejak Yasonna menjabat.
“Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau. KPK jangan tebang pilih,” tegas Ketua Umum Mapikor Nasir bin Umar, didampingi Wakilnya Taufiq Rachman.
Desakan Mapikor muncul setelah KPK membongkar sindikat pemerasan di tubuh Imigrasi melalui operasi tangkap tangan pada 2 Juni 2026. Hasilnya, KPK menetapkan 8 tersangka, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Silmy saat ini ditahan KPK. Ia diduga menerima aliran uang haram saat masih menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Tujuh pejabat Imigrasi lainnya juga jadi tersangka.
Rp366,7 Miliar Mengalir Lewat 96 Rekening
KPK mengungkap modus sindikat: mempersulit dan menakut-nakuti WNA dalam pengurusan KITAS dan KITAP, lalu memeras uang dalam jumlah besar. Sindikat ini diduga beroperasi sejak 2024.
“Uang haram yang dikeruk ditaksir Rp30 miliar. Tapi aliran dana yang terdeteksi mencapai Rp366,7 miliar lewat 96 rekening bank,” ungkap data KPK. Uang hasil pemerasan diduga dipakai beli aset, emas, bahkan mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan aliran dana.
Yasonna Dipanggil, Tapi Belum Diperiksa Soal Imigrasi
Mapikor menilai Yasonna harus bertanggung jawab karena Ditjen Imigrasi berada di bawah Kemenkumham saat ia menjabat.
KPK memang pernah menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada 13 Desember 2024. Namun Yasonna absen dan meminta penjadwalan ulang. Saat itu, Jubir KPK Tessa Mahardika menyebut pemanggilan terkait kasus Harun Masiku, bukan langsung kasus pemerasan Imigrasi.
Hingga Juni 2026, belum ada konfirmasi KPK memanggil Yasonna khusus untuk mendalami dugaan pemerasan WNA. Penyidikan KPK masih fokus menelusuri aliran dana dan aset para tersangka.
Kini bola ada di tangan KPK: apakah akan menindaklanjuti desakan Mapikor dan mengusut kemungkinan keterlibatan aktor di level menteri, atau cukup berhenti di level Dirjen dan bawahannya.
Sementara itu Mantan Menkumham Yasonna Laoly yang dihubungi untuk klarifikasi lewat Whatsapp belum memberikan tanggapan
(Christy)
.jpg)
.jpg)
