Tutup Menu

Anggota DPR, Anwar Hafid: Hati-Hati, Jangan Percaya Calo CPNS

Senin, 27 Desember 2021 | Dilihat: 130 Kali
Anggota DPR Komisi II H. Anwar Hafid dan Warga Desa Sakita
    
Pelapor: Risnawati
Editor   : H. Sinano Esha

Morowali –Tabloidskandal.com ll Masyarakat hendaknya perlu mewaspadai oknum yang mengaku bisa meloloskan orang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan harus berhati-hati terhadap para calo perekrutan calon pegawai tersebut.

Demikian dikatakan anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Anwar Hafid M.Si pada saat melaksanakan kunjungan resesnya, di Desa Sakita, kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah (sulteng), pada Minggu, (26/12/2021).

Anggota dewan yang biasa dipanggil AH menjelaskan, sebagai anggota Komisi II yang bermitra kerja dengan 16 Kementrian dan Bidang kerja lainnya. Ruang lingkup tugas komisinya di Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan,serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

"Dengan begitu, kalau ada penerimaan pegawai merupakan tugas saya (Komisi II DPR) untuk memberi data alokasi peneriman pegawai negeri maupun guru. Termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya,” papar mantan Bupati Morowali dua periode itu menjelaskan.

Dijelaskan, jika dulu penerimaan PNS masih ditentukan oleh bupati, sekarang seleksinya terpusat pada sistem CAT. Saat ini, siapapun tidak akan bisa jadi perantara atau calo PNS.

"Jangan percaya kalau ada yang menawarkan jasa bisa luluskan calon PNS. Anaknya Presiden Jokowi saja tidak lulus PNS,” terang AH.

Menjawab pertanyaan salah satu warga tentang status kepegawaian,  anggota dewan ini menjelaskan, bagi mereka yang masih belum berstatus PNS, tapi sudah lama bekarja, ke depan nanti akan menjadi P3K, bukan lagi PNS.

Ke depan, lanjut dia, kebijakan pemerintah untuk mengangkat pegawai baru tak perlu lagi menunggu yang pensiun. Perekrutan pegawai kontrak disesuaikan dengan APBD tahunan, yakni yang akan melaksanakan APBD itu selama satu tahun, setelah itu putus kontrak.

Tahun berikutnya juga begitu, kata AH. Yang kedua akan dipilih orang-orang yang lebih mumpuni, karena ada digitalisasi ASN ke depannya. Pada waktunya nanti, pegawai tidak harus berkantor. Itu lantaran perkembangan teknologi mempermudah kinerja ASN.

"Setahun ke depan kita doakan untuk undang-undang yang baru sementara direvisi ini ada pasal yang mengangkat mereka tenaga honorer. Tapi mungkin pengangkatan mereka ini yang pertama dan yang terakhir, dihabiskan setelah itu tidak lagi istilah tenaga kontrak," katanya.


AH juga menjelaskan, tugas dan fungsi Komisi II DPR membuat kebijakan, di mana setiap keputusannya  bersifat menyeluruh bagi daerah. Salah satunya menyangkut undang-undang kebijakan negara.

Salah satu tugas Komisi II, menurut AH, yaitu menyetujui proses penerbitan sertifikat tanah. Oleh karenanya ia ingin mendengarkan keluhan masyarakat Sakita, dan siap menampung dan memperjuangkannya.

"Intinya, Komisi II mengawasi pemerintahan gubernur maupun bupati, bahkan pemerintahan presiden sekalipun. Karena itu, apabila ada penyelenggara pemerintah di daerah yang tidak sesuai ketentuan, sudah menjadi tugas saya melakukan protek, dan bicara keras,” pungkas AH.


Kehadiran AH di Desa Sakita didampingi Sumisi Marunduh (mantan Wakil Bupati Morowali  dua periode), Wakil Ketua DPRD Morowali Syarifudin Hafid, serta Sekcam Bungku Tengah Arman SE. Mengingat masih pandemi Covid-19, mereka yang terlibat tetap melaksanakan protokol kesehatan, tidak terkecuali.

Pada kesempatan itu Sekcam Bungku Tengah Arman berharap kehadiran AH dapat menindaklanjuti usulan masyarakat yang terkait dengan kinerja di bidang Komisi II DPR RI.

"Sebagai anggota DPR-RI, Bapak AH merupakan salah satu putra terbaik Morowali. Tentu saja beliau akan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Karenanya jangan ragu menyampaikan usulan, keluhannya dan keinginan," kata Arman.



 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com