Jakarta - Tabloidskandal.com || Editorial Investigasi. Lonceng alarm keras berbunyi untuk Gubernur Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno. Jika tidak dibersihkan sekarang, BUMD DKI Jakarta akan terus menjadi sarang koruptor. Buktinya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dirampok ratusan miliar dengan modus tanah fiktif.
Hingga Oktober 2026, Kejaksaan Agung masih menyidangkan skandal yang merugikan negara hampir setengah triliun rupiah di tubuh Sarana Jaya.
RATUSAN MILIAR RAIB, MODUS SAMA: BAYAR DULU, CEK SERTIFIKAT BELAKANGAN
Data persidangan Tipikor Jakarta Pusat per 24 September 2026 mengungkap, ada tiga klaster perampokan di Sarana Jaya:
Klaster 1 - Rorotan Rp 80 Miliar (Sidang Baru 2026) Uang muka Rp 80 Miliar dibayar 100 persen ke makelar tanah Fiendy Heni Wijaya tanpa verifikasi dokumen. Uang dibagi-bagi, Yoory Corneles Pinontoan mantan Dirut dapat Rp 15 Miliar dengan kode rahasia "Bapak kapan main ke kantor saya?", Tommy Adrian Rp 52 Miliar, Fiendy Rp 13 Miliar. Sisanya baru dikembalikan Rp 9,45 Miliar, negara masih rugi Rp 70,55 Miliar. Enam terdakwa baru didakwa September 2026, belum inkrah.
Klaster 2 - Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung Rp 256 Miliar: Untuk proyek DP 0 Rupiah Anies Baswedan, Jaksa KPK menyebut kerugian negara Rp 256 Miliar. Lahan yang dibeli ternyata milik ahli waris Haji Marjan Sarma, bukan milik PT Adonara. Negara bayar untuk tanah orang lain.
Klaster 3 - Pulo Gebang & Rorotan Rp 223 Miliar (Totalindo): Sudah divonis Juni 2025, 4 orang dihukum 4 tahun penjara. Modusnya sama, beli tanah tanpa alas hak sah.
Jika ditotal, lebih dari Rp 500 Miliar uang rakyat DKI dirampok hanya dari satu BUMD, Sarana Jaya.
PRAMONO-RANO HARUS BERTINDAK, BUKAN MELANJUTKAN TRADISI GUBERNUR LAMA
Dari era Ahok yang mengangkat Yoory, Anies yang melanjutkan proyek DP 0 Rupiah tanpa pengawasan ketat, hingga kini Pramono-Rano yang mewarisi borok tersebut. Alarm ini nyata.
Pramono baru saja mengangkat Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua DPRD DKI era kasus tanah Munjul, menjadi Ketua Dewas PAM Jaya. Sementara di Sarana Jaya, direksi lama yang tersangkut korupsi dibiarkan berlarut-larut tanpa audit total.
Center for Budget Analysis (CBA) dan Mapikor sudah berteriak, BUMD DKI butuh bersih-bersih total. Jangan hanya ganti baju, tapi orangnya itu-itu juga. Jika Pramono-Rano diam, maka mereka melanjutkan tradisi membiarkan BUMD jadi ATM koruptor.
Kini bola ada di tangan Pramono-Rano. Berani pecat seluruh direksi bermasalah dan audit investigatif seluruh pengadaan tanah Sarana Jaya sejak 2019, atau biarkan ratusan miliar berikutnya kembali dirampok?
Rakyat Jakarta menunggu bukti, bukan janji.
[RED/TIM INVESTIGASI TABLOIDSKANDAL.COM - OKTOBER 2026]
Sumber: Dakwaan Kejari Jakut 24 September 2026, Putusan Tipikor Juni 2025, Data KPK Klaster Munjul
