,
22 September 2021 | dibaca: 34 Kali
DR. Rizal Ramli : Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City
noeh21

JAKARTA, Tabloidskandal.com || Setelah kedatangan ProDEM ke Bandung untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mendesak pencabutan Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat kepada PT. Sentul City Tbk, yang telah disalahgunakan dengan melanggar prosedur maupun hukum dalam melakukan pembebasan tanah rakyat, maka berbagai dukungan datang dari berbagai Tokoh Bangsa, Organisasi Tani dan kelompok masyarakat yang tanahnya juga dirampas oleh pengembang/investor dan negara.

Untuk itu, kami mengundang Kawan-kawan Jurnalis untuk meliput *Konprensi Pers DR. Rizal Ramli* yang akan mendesak dan menuntut Bursa Efek/Pasal Modal untuk menghentikan seluruh penjualan saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor maupun negara segera dihentikan. Acara Konprensi Pers akan dilakukan pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 September 2021 Jam: 13.00 WIB, Tempat: Rumah Konsolidasi ProDEM, Jl. Veteran 1 No.26, Gambir – Jakarta Pusat. (Samping Mabes AD).

DR. Rizal Ramli, Saya ucapkan terimakasih dan bangga kepada Prodem atas undangan ini, terutama Bung Ketua Iwan Sumule dkk. Bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan mundurndan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat. Motto Prodem “Demokrasi harus sampai ke piring2 Rakyat” sangatlah tepat !!

Sebagai Penasehat Fraksi ABRI dan DPR pada tahun 1995, saya terlibat dalam pembahasan dan perbaikin UU Pasar Modal 1995.

Prinsip-prinsip utama pasar modal nyaris sama di seluruh dunia: tranparansi, akuntabilitas dan tata kelola (governance) adalah prasyarat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Disamping itu, di banyak bursa, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menjadi indikator penting.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi6 manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Agraria (KPA), di tahun 2019 terjadi 279 konflik agraria seluas 734.239 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti.

Di sektor properti, terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer. Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang.

Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pasantren Tahfidzul Our’an dipagari paksa dengan kawat berduri. 

Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal, David Kreitmeir, Nathan Lane, dan Paul A. Raschky dari University of Oxford dan Monash University, dalam penelitian tentang dampak dari laporan pelanggaran HAM terhadap harga saham perusahaan publik. Hasilnya, dampak dari kasus pelanggaran HAM sangat besar terhadap jatuhnya harga saham perusahaan tersebut (link: SocArXiv Papers | The Value of Names – Civil Society,  Information, and Governing Multinationals on the Global Periphery (osf.io) ).

Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga | telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun, .
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

Pentingnya Status Tanah Clear and Clean untuk Penilaian Real Property Dalam Rangka Pemindahtanganan:

1. Tata Kelola Perusahaan — Good Corporate Governance http: //www.idx.co.id tentang-bei /tata-kelola-perusahaan/
2. Tanah Clean and Clear untuk Evaluasi Properti
http// www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/ baca/10264 Pentingnya-Status-Tanah-Clear-and-Clean-untuk-Penilaian-Real-Property -Dalam-Ran: ka-Pemindahtanganan.html

Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dil. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan !

Catatan:
Pengusaha berani kurang ajar karena ‘yang kuasa’ tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa |
“Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”. Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura ndak dilihat. Itu perampokan hak , rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural.

Dalam kasus Sentul City, pemiliknya Swi Teng di zaman Orba sangat kuat karena menjilat Tommy Soeharto : dan Bambang Soeharto, sehingga berhasil menguasal puluhan ribu hektar tanah milik PN Perkebunan, termasuk calon ibukota baru Jonggol. Setelah Orba, Swi Teng di penjara karena kasus penyogokan Bupati . Bogor dihukum 5 tahun, didiskon jadi 2,5 tahun oleh KPK . Belakangan Ini ex Napi Swi Teng semakin berani ‘y dan kurang ajar karena mendapatkan “Protektor Baru”, Inilah model pat-gulipat Oligarki (Cukong) dengan oknum Pejabat yang merugikan rakyat.
(Novi)

Berita Terkait
Berita Lainnya