Tutup Menu

Polisi dan BPN Ungkap Sindikat Mafia Tanah Kepri

Jumat, 27 Mei 2022 | Dilihat: 45 Kali
Konferensi Pers di Mapolda Kepri, Tim Gabungan Polisi dan BPN Berhasi Ungkap Sindikat Mafia Tanah (foto istimewa)
    
Pelapor : Ismail Ratusimbangan
Editor   : H. Sinano Esha

BATAM –Tabloidskandal.com ll Kasus pemalsuan surat tanah di Jl. Lintas Barat KM 32, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulau Ria (Kepri) berhasil diungkap aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Mafia Tanah Polda Kepri, Polres Bintan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Kepri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S, SIK, M.Si menyatakan, pihaknya telah menetapkan 19 orang menjadi tersangka.

Menurut dia, dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah seluas 48 Hektar menindaklanjuti adanya enam laporan yang masuk ke pihaknya, antara tahun 2013 sampai dengan 2018 dengan lokasi yang sama, yaitu di Desa Bintan Buyu. Adapun 19 tersangka tersebut berperan masing-masing, yakni seperti inisiator pembuat surat Palsu berinisial AK, SD dan MA, selanjutnya pembuat surat palsu (Sporadik/SKPPT) berinisial KN, KM, MA, SP (Perempuan), RR dan IH.

“Berikutnya adalah mereka yang berperan sebagai pengguna surat palsu, yaknil MN, RM, JM, AD, MR, MN, IR, RS dan IK, serta HE yang turut serta mengerjakan pengetikan dan mencetak Sporadik dan SKPPT, tamasuk juga terlibat sebagai juru ukur. Dari 19 tersangka ,ada yang sudah ditahan dalam perkara lain,” jelas Kabid Humas Harry Goldenhardt dalam konferensi pers di Mapolda Kepri, Rabu (25/5/2022).

Pada kesempatan itu Kombes Pol Harry Goldenhardt didampingi Dir. Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.I.K, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Kepri Joko Pitoyo Cahyono S.Si.T, dan Kasat Reskrim Polres Bintan Iptu M. D. Ardiyaniki, STK., SIK, M.Sc.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa para pelaku itu membuat surat tanah Sporadik dengan melibatkan oknum aparat desa, menggunakan nama orang lain. Mereka kemudian menjual Sporadik itu kepada pemilikperusahaan di Bintan. “Hasilnya, tak kurang dari limaratus juta mereka kantongin,” katanya.

Adapun barang bukti yang sudah diamankan , lanjut Harry, selembar peta plotingan bidang tanah seluas 21 hektar, selembar fotocopy peta plotingan bidang tanah seluas 48 hektar, 1 unit Mesin Ketik, 25 Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atau Sporadik, 32 surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah (SKPPT), selembar Surat Gran bertuliskan Arab Melayu, selembar surat pernyataan kelompok Bekapur, bukti surat perjanjian jual beli ke 25 Sporadik, dan 32 SKPPT dan kwitansi jual beli.

″Adapun pasal yang diterapkan adalah Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan ancaman enam tahun penjara, kemudian Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana, Pasal 385 ayat (1) KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan Jo pasal 65 KUHPidana,″ papar Kombes Pol Harry Goldenhardt.

Pada bagian lain dijelaskan, awalnya inisiator ada tiga orang. Mereka bekerja sama dengan oknum perangkat desa, yaitu mantan kepala desa, oknum RT dan RW, sehingga surat Sporadik dan SKPPT mulus dibuat. Tentunya, untuk melicinkan kejahatan, mereka menggunakan nama sembilan orang warga, dan menjuanyanya kepada pihak salah satu perusahaan.

“Akibat perbuatan itu, total kerugian pihak perusahaan sebesar Rp.1,5 miliar,″ kata Kasat Reskrim Polres Bintan Iptu M. D. Ardiyaniki, menambahkan keterangan Kabid Humas Polda Kepri.

Sementara itu, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Kepri Joko Pitoyo Cahyono mengingatkan masyarakat, jika ingin membeli tanah sebaiknya harus mencari informasi keabsahan ke BPN.

“Termasuk status kepemilikan lahan ke kantor desa/kelurahan, apakah sudah dimiliki pihak lain, dan yang terpenting tidak dalam sengketa. Dipastikan bidang tanah yang akan dibeli harus bersih dari persoalan hukum,” sarannya.  


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com