Tabloidskandal.com – Jakarta ||, – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) memperkuat kemitraan strategis dengan menggandeng Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung di salah satu restoran di Tebet, Jakarta.
Pertemuan dihadiri Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T. , Sekjen Andi Muhammad Nirwansyah , dan Bendahara Umum Christy Andrini Lemon, S.M.
Agenda utama pertemuan adalah permohonan agar Dr. Ronny F. Sompie berkenan menjadi Dewan Pembina DPP IPJI . Permohonan itu disambut baik. Dr. Ronny menyatakan kesediaannya.
"Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal berharga bagi IPJI untuk meningkatkan kualitas jurnalis dan edukasi publik," ujar Kun Wardana.
Dalam diskusi, para pengurus dan Dr. Ronny sepakat untuk fokus pada 3 isu strategis: perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan pemberantasan narkotika lintas negara .
Sekjen IPJI, Andi Muhammad Nirwansyah, menyebut kejahatan transnasional semakin kompleks sehingga perlu keterlibatan pers. Sementara Bendahara Umum Christy Andrini menegaskan kolaborasi lintas sektor adalah kunci membangun kesadaran masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, IPJI bersama Dr. Ronny berencana menggelar sosialisasi nasional di berbagai provinsi. Kegiatan akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemda, dan organisasi pekerja migran.
"Pers punya kekuatan besar membangun opini publik. Informasi yang akurat dan edukatif adalah benteng awal agar masyarakat tidak jadi korban TPPO dan narkotika," tegas Dr. Ronny F. Sompie.
Tentang Dr. Ronny F. Sompie
Ia adalah Irjen Pol. Purn. yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri, Karowassidik Bareskrim Polri, Kapolda Bali, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham 2015-2020. Selama di Imigrasi, ia mendorong modernisasi layanan dan penguatan pencegahan TPPO.
Melalui peran barunya di IPJI, organisasi berharap dapat memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan dan mitra strategis pemerintah.
(Red)
