JAKARTA, TabloidSkandal.com || - Di saat jutaan jemaah haji Indonesia menangis antri puluhan tahun dan ekonomi rakyat sulit, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan justru mempertontonkan kerakusan paling telanjang: mengangkat dua anak kandungnya sendiri menjadi Tenaga Ahli Menteri!
Kebijakan serakah itu tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026, yang menempatkan Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpin bapaknya sendiri.
Ini bukan kementerian, ini perusahaan keluarga!
ALASAN KLASIK: NGGAK PUNYA KANTOR, NGGAK PUNYA STAF
Saat dicecar publik di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026), Gus Irfan malah ngeles dengan alasan yang tak masuk akal.
"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," dalih Gus Irfan.
Dia berdalih anak-anaknya dan para santri membantu secara sukarela 3-4 bulan tanpa gaji saat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru dibentuk akhir 2024. Karena sudah membantu, maka diangkat jadi tenaga ahli.
Logika sesat! Kerja sukarela 3 bulan langsung jadi tiket jadi pejabat negara digaji uang rakyat?
Pengamat Kebijakan Publik Ferdian Bolon langsung menyemprot: "Kementerian dibiayai uang pajak rakyat. Setiap posisi harus diisi berdasarkan kompetisi terbuka, bukan pertalian darah. Kerja sukarela tidak otomatis menjadi hak untuk diangkat jadi pejabat!"
KEKURANGAN 3.000 PEGAWAI, KENAPA HARUS ANAK KANDUNG?
Gus Irfan beralasan Kemenhaj butuh 7.000 pegawai, baru ada 3.200. Tapi pertanyaannya: Dari 280 juta penduduk Indonesia, kenapa yang dipilih harus anak kandung sendiri?
Apakah tidak ada anak bangsa lain yang lebih kompeten dari Barbarossa dan Gibran? Atau memang ini ajang bagi-bagi kue jabatan?
FABEM (Forum Alumni BEM) bahkan sudah desak Presiden Prabowo Subianto untuk evaluasi dan pecat Gus Irfan.
"Ini menyalahi semangat profesionalitas. Ada dugaan unsur nepotisme yang harus dijelaskan secara terbuka," tegas Ketua FABEM Zainuddin Arsyad, Sabtu (24/10).
KEMENHAJ BARU JADI LADANG NEPOTISME
Kementerian Haji dan Umrah baru saja dibentuk dari BP Haji akhir 2024. Seharusnya jadi simbol bersih-bersih pengelolaan haji yang selama ini korup. Tapi di tangan Gus Irfan, kementerian baru ini justru diawali dengan praktik nepotisme paling vulgar.
Gus Irfan sendiri mengaku: "Saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat."
Artinya dia sadar ada jatah, dan jatah itu dia berikan ke anak kandungnya sendiri!
Bayangkan, uang jemaah haji yang dikumpulkan bertahun-tahun, yang seharusnya untuk pelayanan haji, kini menggaji anak-anak menteri sebagai tenaga ahli.
Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) dalam pernyataannya Minggu 25/10/26, minta kepada :
1. Presiden Prabowo harus batalkan Kepmen No 3 Tahun 2026 yang mengangkat anak kandung menteri.
2. KPK dan KASN periksa dugaan nepotisme dan conflict of interest.
3. DPR RI Panggil Gus Irfan, jelaskan kompetensi Barbarossa dan Gibran - lulusan apa, keahlian haji apa?
Jika Menteri Haji saja sudah serakah mengangkat anak kandung jadi staf ahli di kementerian baru, bagaimana mau mengurus 200 ribu jemaah haji dengan amanah?
IIK memberi alarm buat Menteri Haji dan Umroh : Jangan jadikan Tanah Suci sebagai ladang bisnis keluarga!
(Bersambung/Edo/tim Investigasi)
