Jakarta - TabloidSkandal.com || Jika edisi sebelumnya kami bongkar BUMD sarang koruptor dengan modus kredit fiktif Sritex Rp692,9 miliar yang menjerat eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa, ternyata itu baru puncak gunung es. Bank yang kini ganti baju jadi Bank Jakarta pada 22 Juni 2025 di Taman Literasi Martha Tiahahu Blok M dengan logo lidah api Monas jingga dan modal dasar naik dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun untuk IPO 2026, menyimpan 7 lapis borok yang sengaja ditutupi.
Ganti nama itu lahir dari krisis. Pada malam takbiran Idulfitri 1446 H tanggal 30 Maret 2025 sistem JakOne Mobile, ATM, dan QRIS down sepekan, penyaluran KJP tertunda, nasabah tidak bisa tarik uang. Publik mengira hanya gangguan teknis, padahal di balik itu ada kebocoran dana lebih dari Rp100 miliar yang dibobol dari dalam. Bareskrim Polri telah menetapkan 6 tersangka peretasan pembayaran November 2025, transaksi anomali lewat BI Fast lebih dari Rp200 miliar namun yang dicatat hanya Rp18,7 miliar. Rekening institusional Bank DKI yang ditaruh di BNI yang dibobol. Gubernur Pramono Anung pun naik pitam, memecat Direktur IT Amirul Wicaksono pada 8 April 2025, merangkap jabatannya ke Dirut Agus Haryoto Widodo, dan melaporkan direksi ke Bareskrim. Pramono berkata tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam dan memerintahkan audit forensik internasional, namun hingga kini hasilnya tidak pernah dibuka.
Akibat bobol itu, Center for Budget Analysis membongkar laba Bank Jakarta anjlok Rp221 miliar dan tidak dapat membagikan dividen kepada Pemprov DKI. CBA memperingatkan bank ini terancam bangkrut dan mendesak OJK segera turun tangan karena uang daerah mengalir tidak jelas.
Borok berikutnya adalah kredit jumbo tanpa jaminan Rp1 triliun kepada PT Angkasa Pura I. Bandingkan dengan UMKM yang ingin kredit tanpa agunan dipersulit dengan BI Checking dan survei berlapis, BUMN ini justru dikasih Rp1 triliun tanpa jaminan. Ini jelas menabrak UU Perbankan dan prinsip kehati-hatian. Jika macet, modal Bank DKI tergerus dan uang rakyat DKI yang jadi korban.
Belum selesai, kredit Rp295 miliar diberikan kepada PT RMU dengan jaminan kendaraan pribadi dan invoice proyek yang tidak tervalidasi. Fakta yang lebih mencengangkan, PT RMU sudah masuk Daftar Hitam Nasional sebelum kredit dicairkan. Aliansi KAWAL yang menggelar aksi kepung kantor pusat pada Juni 2025 telah mengirim surat ke Polda Metro Jaya, Bareskrim, OJK, Kejati DKI, hingga Komisi XI DPR, namun direksi bungkam dan hanya diwakili staf Orsec bernama Oji.
Di daerah pun modusnya sama. Kejati Jateng pada 9 September 2025 menahan tiga tersangka kredit fiktif Rp3 miliar di Bank DKI Cabang Semarang. TW sebagai pengguna dana atas nama enam debitur, EYK Wakil Pimpinan Cabang selaku pemutus kredit mikro, dan DBF Relationship Manager Kredit Ritel. Modusnya setelah pengajuan kredit ritel Rp4 miliar ditolak, disuruh pecah menjadi KUR dengan enam nama palsu, data usaha dipalsukan, appraisal tanah di-mark up Rp500 juta per debitur, buku tabungan dan ATM dikuasai TW, dan uang dipakai pribadi hingga merugikan bank Rp2,71 miliar. Pola yang sama juga terjadi pada 2022 dengan KPA fiktif PT Broadbiz Asia Rp39,1 miliar di Capem Permata Hijau dan Muara Angke yang menjerat Dirut PT Broadbiz Robby Irwanto dengan tuntutan 16 tahun dan uang pengganti Rp39 miliar.
LHP BPK periode 2016-2019 juga menemukan biaya-biaya siluman. Ada biaya eksekusi aset TPSI Jalan Wijaya I Rp1,5 miliar padahal eksekusi tidak pernah ada, biaya laporan polisi di Bareskrim Rp450 juta, Rp900 juta, dan Rp1,35 miliar, serta biaya kasasi di MA Rp1,1 miliar. Biaya tidak wajar untuk bank BUMD yang diduga menjadi modus penggelembungan.
Ironisnya di tengah kinerja bobol, remunerasi komisaris dan direksi tetap mahal. Total remunerasi komisaris Rp6,8 miliar setahun atau rata-rata Rp2,2 miliar per orang, direksi total Rp29,7 miliar setahun atau rata-rata Rp4,9 miliar per orang. Inilah bukti BUMD DKI memang sarang koruptor, jika Sarana Jaya, Dharma Jaya, Jakpro digarong lewat tanah dan daging, Bank DKI digarong lewat kredit fiktif triliunan dan biaya siluman.
TabloidSkandal.Com mendesak Gubernur Pramono-Rano untuk tidak hanya ganti baju dan logo, tapi membuka semua hasil audit forensik IT dan menyerahkan LHP BPK kepada KPK dan Kejagung. Jangan sampai Bank Jakarta menjadi beban baru perbankan daerah.
Tim Investigasi TabloidSkandal.com
---
