Palu, Skandal
Dugaan korupsi Donasi Suzuki untuk korban Gempa Palu yang melibatkan Sekretaris Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr.Muzakir Tawil alias Mute terus menuai reaksi berbagai pihak.
Jika pada berita sebelumnya dua anggota DPRD Sulteng, Zainal Daud dan ketua Komisi Keuangan, Yus Mangun berikan tanggapan atas kasus Mute itu, kali ini sorotan muncul dari Sales Manajer Suzuki Patrako Motor Abadi Palu, Wahyudi.
Ditemui belum lama ini di kantornya di palu, Wahyudi mengatakan tidak mungkinlah pihak Suzuki mengambil kembali selisih Donasi yang sudah ditransfer ke rening Kwarda. Demikian pula masalah sumbangan yang Rp 80 juta digunakan lagi untuk operasional tamu Suzuki dari Jakarta.
“Ah tidak masuk diakal ini, tidak ada istilah begitu (selisih donasi ditarik lagi dan pakai biaya operasional segala, red) di kami dalam hal memberikan sumbangan. Makanya tadi kami kaget baca ada berita seperti ini, “ ucap Wahyudi.
Dikatakan Wahyudi, selama ada tamu dari pusat tidak pernah ada cara-cara dan pembiayaan seperti itu, semua ditangung oleh Suzuki di daerah.
“Mereka itu, apakah itu direksi, setiap datang ke sini pasti sudah ada biaya operasional sendiri dari pusat, baik itu tiket, hotel semua biaya itu dari kami sini,” ujarnya.
Menyingggung perkataan Mute soal donasi Rp 200 juta yang disalurkan langsung oleh Suzuki ke 10 sekolah, ia mengatakan Suzuki pusat tidak pernah turun langsung seperti itu, paling diserahkan secara simbolis ke penyalur, dalam hal ini Kwarda Pramuka Sulteng.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mute mengatakan Suzuki mentransfer Donasi (Sumbangan) ke Rekening Kwartir Daerah sebesar Rp 300 juta sekian untuk korban Gempa Palu pada September 2018 lalu.
Lantas, dengan tidak menyebut nominalnya, selisih dari Rp 300 juta itu, kata Mute ditarik kembali pihak Suzuki. Dan terakhir diketahui selisih donasi yang enggan disebut nominalnya itu sebesar Rp 68 juta lebih.
Hal lain disebut Mute diberita itu ialah donasi Suzuki yang sudah ditransfer kerening Kwarda diambil lagi sebesar Rp 80 juta untuk operasional tamu Suzuki dari Jakarta, seperti sewa mobil, makan minum, dan sebagian digunakan membeli lektop seharga Rp 35 juta.
Diberita ke tiga tersebut, Sekretaris Kwarda Muzaki Tawil pula menyatakan donasi Suzuki yang Rp 200 juta disalurkan sendiri oleh pihak Suzuki ke 10 sekolah, dengan rincian Rp 20 juta per sekolah.
Dari 10 sekolah yang dipaparkan Mute dalam beritanya, 6 diantara tidak disebutkan nama dan alamatnya. Sementara empat (4) sekolah lainnya, tiga (3) diantaranya bermasalah penyalurannya, yakni SDN 2 Besusu, SDN 26 Palu dan SDN Inpres Silae.
Bagaimana tidak, seperti diakui kepala SDN 2 Besusu, Amiatin yang dijatah Rp 10 juta, realisasinya Rp 14 juta, kepala SDN 26 Palu, Nurmiati harusnya mendapat Rp 20 juta ternyata hanya Rp 6 juta, dan Roni kepala SDN Inpres Silae sedianya mendapat Rp 20 juta, faktanya nihil. Sehingga, dari tiga sekolah yang bermasalah tersebut, sebanyak Rp 30 juta Donasi Suzuki dinyatakan tidak sampai.
Perhatian mendasar dari berita dugaan korupsi donasi Suzuki oleh Sekretaris Kwarda Mute ini ialah ketidakmauan Mute membuka identitas Suzuki yang disebutnya sebagai pihak yang menarik selisih donasi Rp 68 juta, menggunakan donasi Rp 80 juta untuk operasional, dan menyalurkan sumbangan Rp 200 juta ke 10 sekolah. Dari 10 sekolah ini pun hanya 4 sekolah saja yang disebutkan namanya oleh Mute.
Sebelum berita ini tayang, awak media kembali minta Mute agar membuka akses konfirmasi ke pihak Suzuki, dan menyebut 6 nama sekolah lainnya, namun Mute lagi-lagi bungkam.
Hebatnya, bukannya berikan koreksi atas beritanya itu, dan membuka indentitas Suzuki dan nama 6 sekolah lainnya, Mute justru hanya bersikap nyeleneh, dengan memposting stike-stiker memeh tak bermutu dan jorok ke Grup WA Pramuka Akal Sehat, antara lain gambar wajah orang sedang ditempeli sandal jepit, disertai tulisan PLAAK.
Hal ini Mute lakukan ketika salah seorang anggota Grup komentari beritanya, sambil pertanyakan identitas pihak Suzuki dan keberadaan 6 sekolah dan yang ditutupinya itu.
Tak pelak lagi, postingan memeh sandal jepit Mute itu langsung menuai komentar dan tertawaan. Sikapnya yang demikian, kata seorang praktisi hukum Untad yang namanya minta tidak disebut, menggambarkan Mute sudah kalap, bingung.
“Dia (Mute, Red) mau bilang apa lagi, beritanya akurat dan miliki bukti, sementara dia tidak bisa membantah bukti itu hahaha,” ujar itu sambil tertawa.
Cara dia menjawab pertanyaan dengan gerak geriknya yang terbata bata, tambah praktisi hukum itu usai membaca berita Mute, ini sudah menunjukkan bahwa dia salah.
Sementara itu, ketua harian Kwarda Sulteng, Haji Baharudin HT, yang ditemui awak media di warko Up Norma, selasa sore (25/8) mengatakan Ka Kwarda, Dr.HM Hidayat Lamakarate sangat cermati kasus Mute ini, sehingga pihaknya dengan segera menggelar rapat terbatas.
Selain Mute, kata ka Bahar, sapaan akrab Haji Baharudin HT, yang dipanggil rapat terbatas di Rumah Jabatan (Rujab) Sekprov pada senin sore (24/8) itu antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kwarda, Ridwan Mumu, Bendahara, Astrid N Sandagang, Waka Binawasa, Sulwan Pusadan,SH.MH, Waka Saka, Asrul Repadjori, serta dua wakil sekretaris, yaitu Moh. Hutabri dan Nasir Hasan Labaco.
Ka Kwarda tekankan, kata ketua harian Bahar menceritakan inti pertemuan terbatas itu, pada prinsipnya kita Kwarda senantiasa ingin berbuat yang terbaik dalam pengabdian kita Pramuka, termasuk penanganan bencana yang telah dan terus kita lakukan hingga saat ini.
Oleh karena itu, urai Baharudin HT, mengenai kasus-kasus yang ada itu tetap kita akan selesaikan berdasarkan mekanisme organisasi, dan pepenuhnya kita percaya pada tugas LPK (Lembaga Pemeriksa Keuangan) yang sedang berjalan.
“Jadi, terkait informasi identitas Suzuki yang dibutuhkan itu dan lokus (titik, Red) penyaluran bantuan Suzuki untuk sekolah dimaksud, insa Allah besok (hari ini Rabu, 26 Agustus) saya akan ketemu dengan Sekretaris (Mute, Red),” ujarnya.(tim)
