,
14 November 2020 | dibaca: 145 Kali
Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia Demo Desak KPK Untuk Penjarakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng
noeh21
Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia Demo Desak KPK Untuk Penjarakan Bupati Mimika,Eltinus Omaleng.

Jakarta,Skandal

Pemuda Aliansi Mahasiswa Melanesia mendesak KPK agar segra penjerakan Bupati Mimika Eltinus Omelang serta beberapa tersangka dalam kasus korup pembangunan Gereja Kingmi di mile 32, kemarin jumat 13/11/2020 di kantor KPK.

Sesuai dengan hasil informasi media ini bahwa aksi gerak mahasiswa ke gedung KPK(komisi pemberatasan korupsi)pukul 10 wib di halaman kantor KPK di pimpin langsung oleh kordinator aksi bung Dolan Alwindo menegaskan kepada KPK agar segra merealisasikan beberapa jumlah tuntutan Aliansi pemuda mahasiswa melanesia (APMM) dalam aksi tersebut di halaman kantor KPK dapat pengawalan oleh pihak kepolisian.

Adapun sedemikian lanjut lanjut kordinator aksi bung Dolan Alwindo bahwa kehadiran kami disini untuk mendesak ketua KPK beserta jajaranya agar segra sampaikan status TSK(tersangka)pa Bupati Mimika E.O karna dalam dugaan tindak pindana korupsi ke publik secara transparan serta juga akuntabel  'sesuai dengan ucapan kordinator aksi.

Dalam orasinya juga Alwindo juga turut serta mendesak ketua KPK guna dapat melakukan panggilan kepada Bupati Mimika sekaligus dapat melakukan penahanan kepada O.E.karna bangunan Gereja Kingmi mile 32 yang sudah menghabiskan ratusan milyaran yang di kerjakan kurang lebih 4,5 tahun belum dapat selesaikan.

Selain itu ketua KPK dan juru bicara lembaga anti rasua ini harus secara transparan untuk mengumumkan nama nama tersangka yang sudah di cantumkan dalam panggilan dari penyidik KPK sesuai dengan hasil pemeriksaan kapada beberapa saksi dan informasi ini sudah jadi viral di kalangan masyarakat.

Alwindo juga turut mengemumkan apabila dalam waktu dekat ini belom dapat di umumkan para para tersangka secara transparan dalam kasus dugaan korupsi di gereja kingmi mile 32 kab. mimika, maka sudah tentu aliansi pemuda mahasiswa akan melakukan laporan pimpinan KPK dan juga juru bicara KPK ke dewan pengawasan, karna diduga pimpinan dan jubir melanggar UU KPK.

Dalam orasi tersebut Alwindo menyampaikan bahwa korupsi adalah musuh bersama,karna tipikor adalah ekstra ordinary crime (kejahatan luar biasa)selain itu juga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut telah di buktikan dengan lahirlah UU tipikor no 31 tahun 1999,namun telah di ubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidan korupsi,selain itu juga melalui UU 30 tahun 2002 yang telah di perbaharui dengan uu no 19 tahun 2019 tentang komisi pemberatasan korupsi (KPK).

Maka komisi pemberantasan korupsi telah mengirimkan para penyidik ke wilayah timur khususnya di papua,maka perlu kami dapat apresiasi dan dapat di dukung penuh,agar dapat memberantaskan para para bandit korupsi di tanah papua yang kita cintai ini.

Karna ada sejumlah para pejabat pemda kab mimika ada beberapa menyeret nama orang no 01 mimika O.E terkait dengan tindak pidana korupsi di pembangunan gereja kingmi mile 32 pada  anggaran pertama di tahun 2015.dan sesuai dengan hasil data LPSE kab Mimika tahap pertama dengan nilai Rp 42 milyar,setelah itu tahap kedua tahun 2016 Rp 65,6 milyar dan tahap ketiga di tahun 2019 sebesar Rp 47,5 milyar itupun pada tahun yang sama telah di cairkan 2,5 milyar dana untuk pengawasan.

Maka tentu patut di duga bahwa pembangunan gereja kingmi di mile 32 telah di selewengkan oleh oknom oknom terkait,karna bangunan tersebut telah mengjabiskan anggaran sebesar 161,8 milyar, namun hingga saat ini bangunan tersebut masih terbengkalai.

Maka pembangunan gedung gereja kingmi di mile 32 di akan di seret kerana hikum mantan sekda kab Mimika Ausilius You,mantan kadis pendapatan mimika Chery Lumenta,mantan asisten bidang kesra kab mimika Alfred Douw,mantan kadis sosial MimikaGerrit Jan koibur,kepala cabang PT Darma Abadi Consultant Muhammad Natsar, serta juga direktur kuala persada papua nusantara M. Ilham Danto.

Untuk itu diminta kepada yang tethormat pimpinan KPK dan jubir KPK agar bisa dapat umumkan secara transparan nama nama tersebut ke publik,agar jangan sampai kasus tersebut mengedap,maka bisa saja terjadi hal hal yang tidak di inginkan bersama dan juga masyarakat tidak akan percaya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berita Terkait
Berita Lainnya