,
05 September 2019 | dibaca: 542 Kali
Pemerintah Desa Adaut Dinilai Belum Maksimal Kelola DD TA 2018
noeh21

Saumlaki Skandal

Pemerintah Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar ( KKT ) dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran. 2018 dinilai belum maksimal.

Banyak menyebut terkesan tebang pilih pemerintah semenjak masa kepemimpinan Kepala Desa Ignatius Batlayar hingga saat ini.


Kepada Skandal  17/8/19. di rumah salah satu warga penerima bantuan perumahan bersama rekan - rekannya yang tak mau namanya dipublikasi menyampaikan kekecewaannya dengan dengan pemerintah ini.

Mereka menilai  saat didata oleh Pengurus RT, termasuk mensurvei langsung rumah, ternyata hanya didokumentasi saja. "Sampai saat ini tidak diberikan," ujar seorang warga.

Warga lain juga mengeluh selaku Hak penerima bantuan, ternyata  tidak sesuai hasil musyawarah desa yang disepakati, yaitu bangunan permanen ( beton ).

Pernyataan tersebut ditelusuri langsung Media ini ke rumah warga pemberi keterangan. Ternyata Rumah tersebut memang benar sesuai keterangan, ternyata rumah yang di bangun berdinding papan, dan sekat dinding dalam menggunakan tripleks.

Investigasi media ini di lapangan, menemukan banyak temuan dari bantuan pemberdayaan salah sasaran. Banyak juga MCK  yang tidak sama sekali diberikan bantuan padahal namanya tercatat.

Kepada Skandal, Kepala Desa Ignatius Batlayar saat di temui di ruang kerja Sekdes tanggal, 18/8/19. menjelaskan, terkait pemberdayaan di tahun 2018 khusus bangunan maupun MCK sudah di anggarkan, dikerjakan sesuai bajet anggaran yang tertuang dalam Rabdes.

"Jadi  informasi itu tidak benar. Kami perlu luruskan bahwa memang benar di tahun 2018 hak penerima bantuan ada sekitar 25 orang ( KK ). Namun yang belum menerima bantuan sebanyak 5, sesuai verifikasi dalam daftar 30. Yang tersisa akan di anggarkan ke perubahan tahun TA.2019 sesuai hasil verifikasi kuota kementrian desa," tuturnya.




Saat ditanya terkait total nilai ADD dan DD TA. 2018, Kades menjawab dengan percaya diri tidak tahu menahu. Sedangkan pencairan  anggaran sesuai tahapan, sekitar Rp 7 ratus juta pertahap. 

Begitupun RAB. Dia menjawab tidak ada pada dirinya, mungkin ada pada Bendahara.
 ( Tan2 )
Berita Terkait
Berita Lainnya