Tutup Menu

Anak Pengasuh Ponpes Akan Ditangkap, Ratusan Santri Bersiaga

Senin, 17 Januari 2022 | Dilihat: 182 Kali
Ratusan Massa dan Santri Ponpes Sidiqiyah Siap Hadang Polisi (foto istimewa)
    
Pelapor : Ajipati Gunawan (dari berbagai sumber)
Editor    : H. Sinano Esha

Jombang –Tabloidskandal.com ll Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap MSA, putra salah satu pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sidiqiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati.

Demikian dikatakan Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah diterbitkannya surat DPO, pihaknya akan menjemput paksa tersangka.

"Kami sudah menerbitkan (surat) DPO, untuk selanjutnya akan dilaksanakan upaya paksa, tinggal teknis waktunya akan kami atur kemudian," jelasnya di Halaman Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, seperti dikutip Surya.co.id, Jumat (14/1/2022).

Dikatakan Totok, penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim telah melayangkan surat pemanggilan pertama, pada Jumat (7/2/2022), seusai berkas kasus yang menjeratnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jatim atau P-21, pada Selasa (4/1/2022).

Akan tetapi, lanjut dia, dari pihak pengacara menyampaikan bahwa MSA sakit sehingga tidak bisa memenuhi pemanggilan, dan minta waktu hingga Senin (10/1/2022).

"Pemanggilan kedua tanggal 10 Januari kami layangkan, namun yang bersangkutan tidak hadir, untuk keterangan tidak hadirnya sampai sekarang kami belum dapat fakta itu," ungkap Totok.


Santri Demo

Ketika penyidik mendatangi kediaman MSA untuk mengantarkan surat perintah yang berisi informasi tentang petugas untuk menjemput tersangka, ratusan santri dan santriwati serta massa pengikut Ponpes Sidiqiyah mengelar unjuk rasa di halaman tempat pendidikan Islam di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (12/1/2022).

Massa Ponpes itu menilai tuduhan dugaan pencabulan yang dilakukan MSA terhadap sejumlah santriwati merupakan rekayasa untuk menjatuhkan nama baik pesantren. Selain berorasai, mereka juga membentangkan berbagai poster yang isinya menolak rencana polisi menangkap MSA.

Dalam orasi, mereka tak terima MSA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tudingan kasus pencabulan hanyalah fitnah dan rekayasa dari oknum-oknum yang ingin menjatuhkan nama baik Ponpes Sidiqiyah.

"Apa yang kita pertahanankan ini kalau bisa membela dengan teori kita bela dengan teori, kalo mereka gunakan fisik, kita juga gunakan fisik kita," tegas Sekretaris Orshid Sidiqiyah Ummul Khoironi.

Menurut dia, pihaknya mengaku sebagai saksi terhadap fitnah yang dilaporkan kepada Polda maupun kepada Polres. Bahkan, dirinya sudah bertemu dengan perempuan berinisial MNK, dan mengatakan siapa sumber fitnah tersebut.


Untuk mengantisipasi penangkapkan MSA, pihaknya telah mengerahkan ratusan massa pengikut Sidiqiyah berjaga di seluruh area pesantren untuk menghadang kedatangan polisi.

"Kasus ini sudah P19 sudah sebanyak tujuh. Ini kasus tidak lazim, artinya ada upaya untuk memaksakan kasus ini menjadi kasus hukum," ungkap Ketua Umum Orshid Joko Hermanto.


Wajib Taat Hukum

Sementara itu, berkaitan dengan  reaksi  warga Ponpes Sidiqiyah, Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans berharap semua pihak harus mengedepankan hukum positif yang berlaku di negeri ini.

"Siapapun pelakunya, dia adalah warga negara Indonesia. Sehingga, memiliki kewajiban untuk mentaati aturan hukum positif yang berlaku,” kata Gus Hans, sepeti dikutip Surya.co.id, Sabtu (15/1/2022).


Ketua Ikatan Alumni UPN Yogyakarta itu juga menilai, tidak arif ketika masalah individu dikaitkan dengan lembaga atau institusi tertentu. Termasuk, dengan keterlibatan pesantren.

Menurut Gus Hans, pada dasarnya segala bentuk pemasalahan perorangan tidak boleh dilembagakan. Rasanya kurang baik jika institusi dibawa-bawa hanya untuk melindungi tindakan yang dilakukan oleh orang per orang, sekalipun yang bersangkutan memiliki ‘saham atau jasa’ yang besar dalam institusi tersebut.

Keterlibatan lembaga, katanya, hanya akan membenturkan antar sesama masyarakat. Ini akan menimbulkan permasalahan sosial masyarakat berkepanjangan.


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com