Tutup Menu

Diduga Jual BB Narkoba

Advokat Alexius: Irjen Teddy Minahasa Bisa Dihukum Mati

Selasa, 18 Oktober 2022 | Dilihat: 1022 Kali
A dvokat Alexius Tantrajaya Irjen Teddy Minahasa
    
Penulis : H. Sinano Esha

JAKARTA – Tabloidskandal.com ll Sepertinya Presiden Joko Widodo(Jokowi)  kesal sekaligus geram atas kinerja Kepolisian, lebih khusus atas kasus yang melibatkan petinggi polisi berbintang dua, yakni Irjen Ferdy Sambo (dipecat) dan Irjen Teddy Minahasa Putra. Kasus pembunuhan berencana plus konsorsium perjudian, serta penjualan barang bukti Narkoba seberat 5 Kg.

Kasus mencolok yang melibatkan dua jenderal, serta banyak kasus lain di lingkungan kepolisian, agaknya dikhawatirkan presiden akan berdampak buruk yang berujung hilangnya kepercayaan publik terhadap Polri. Dan akan menghancurkan institusi Polri itu sendiri karena ulah segelintir oknumnya.

Untuk menghentikan praktik buruk oknum Polri, Presiden Jokowi kemudian mengumpulkan sedikitnya 559 pejabat serta pimpinan polisi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah di negeri ini, agenda luar biasa presiden yang secara spontan mengumpulkan anggota polisi dari mulai jabatan Kepolres, Kapolda hingga unsur pimpinan teras di jajaran Mabes Polri.

Secara implisit—terkandung isyarat halus—agenda presiden tersebut merupakan gambaran kegeraman sekaligus kekesalan atas kinerja polisi yang merosot belakangan ini. Padahal fungsi kepolisian adalah mengusung mandat konstitusi, memberikan kemanan, perlindungan dan penegakan hukum. Akan tetapi, faktanya tak Sedikit oknum polisi melakukan perbuatan tercela yang dapat menjatuhkan wibawa dan martabat kepolisian.

Kasus Ferdy Sambo dengan skenario yang memutarbalikan fakta peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), disusul terungkapnya sindikasi konsursium 303 (perjudian) yang diduga dikelola oleh Ferdy Sambo ketika masih menjabat Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan (Propram) Mabes Polri, membuat kegaduhan di negeri ini dipastikan bikin pusing Presiden Jokowi.

Yang lebih memprihatinkan sekaligus miris, adalah penangkapan yang dilakukan Divisi Propram Polri terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, yang baru diangkat beberapa hari menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Putra, atas dugaan penjualan barang bukti Narkoba sebesar 5 kilogram. Cilakanya lagi, Pati Polri ini dikabarkan positif pengguna sabu.

Ekspresi Kerakusan

Advokat senior Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum menyesali nekadnya Irjen Teddy Minahasa Putra menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 5 kilogram kepada jaringan sindikat Narkotika yang semestinya dia berangus. Cilakanya lagi, Narkoba itu merupakan barang bukti (BB) yang seharusnya dimusnahkan.

“Nekadnya dia, kemungkinan, sebagai ekspresi kerakusan, atau instrument penyimpangan untuk perkaya diri. Dan ini salah satu subkultur penyimpangan yang kerap terjadi di institusi kepolisian dengan pelakunya oknum polisi. Atau diibaratkan corruption by greed,” paparnya kepada Tabloidskandal.com melalui jaringan sesuler, Senin (17/10/2022).

Pada bagian lain Alexius merasa heran, apakah tidak disadari oleh Teddy Minahasa kalau apa yang dilakukannya itu, selain melanggar etika profesi juga tindak pidana. Dan bertentangan dengan harapan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa polisi harus menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, mengayomi dan sebagai aparat penegak hukum.

“Bukan malah melanggarnya. Jual BB berupa Narkoba jenis sabu adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Ada dua sanksi yang bakal menjeratnya, yakni sanksi pemecatan lantaran melanggar Kode Etik Polri, serta sanksi pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” urai praktisi hukum pidana.

Menurut Alexius, jika Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang mengadili kasus pelanggaran disiplin Polri, kepada Teddy Minahasa dipastikan bakal menerapkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara RI.

“Seperti halnya kasus Fredy Sambo, kemungkinan pada kasus Teddy Minahasa pun tak jauh beda. Dia akan dipecat sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yaitu anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. KKEP dalam putusannya memecat Sambo, lalu kemungkinan hal serupa akan terjadi pada Teddy Minahasa. Kita tunggu putusan KKEP yang mengadilinya,” paparnya.

Setiap oknum polisi yang dipecat tidak hormat, menurut Alexius, umumnya melakukan tindak pidana, atau pelanggaran berat, meninggalkan tugas dan perbuatan yang sukar dimaafkan,” urainya.

Pada Pasal 111 ayat (1) Perpol No. 7 Tahun 2022 menyebutkan:  “Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP”. 

Dan pada ayat (2) dikatakan: “Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Hukuman Mati

Ditegaskan Alexius Tantrajaya, apapun alasannya, keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dengan jaringan Narkotika tidak dapat dibenarkan.Oleh karena itu, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi Pati Polri tersebut disinyalir menjual BB Narkoba seberat 5 kilogram, setidaknya bertindak selaku pengedar, bukan pengguna. Hukumannya bisa maksimal: yakni mati!

Advokat ini menjelaskan, sebagaimana ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan ini sangatlah merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa (generasi muda), Negara dan ketahanan nasional.

"Kejahatan Narkotika pada Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ancaman hukumannya maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun," urai Alexius.

Menurut dia, Pasal 114 ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Lanjut Alexius, di dalam Pasal 112 ayat (2) dikatakan: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian, katanya pula, bunyi Pasal 132 ayat (1) yaitu “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”



 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com