JAKARTA, TabloidSkandal.com || DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri.
DPN menilai, dugaan tindakan tersebut merupakan pelanggaran konstitusional dan etika berat yang merusak tatanan demokrasi Indonesia. Berdasarkan laporan terkini mengenai polemik penyadapan ini, insiden tersebut memicu krisis legitimasi institusional serta menunjukkan kerentanan sistem siber negara.
Dari landasan Pancasila, tindakan tersebut mencederai Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena melanggar hak privasi dan martabat kemanusiaan warga negara, termasuk Presiden. Tindakan tersebut juga merusak Sila ke-4, karena dalam demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, institusi penegak hukum seharusnya tunduk pada supremasi hukum, bukan melakukan infiltrasi kekuasaan secara ilegal.
Dari landasan konstitusi, penyadapan tanpa prosedur hukum _(judicial authorization)_ melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1), penyadapan terhadap Presiden juga mengancam keamanan nasional yang menjadi amanat konstitusi.
Dalam perspektif sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan distorsi relasi antara kekuasaan, hukum, dan masyarakat. Jika aparat penegak hukum diduga menggunakan kewenangan di luar hukum, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan tergerus. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketakutan kolektif, menurunnya partisipasi publik, serta melemahnya legitimasi demokrasi.
Dalam dialektika kekuasaan, kasus ini memperlihatkan benturan kepentingan antara pemegang otoritas keamanan dan kepala negara. Alih-alih menjadi pelindung instrumen demokrasi, tindakan tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak privasi sipil dalam sistem demokrasi.
Dari sisi etika pejabat publik, pejabat publik terikat asas akuntabilitas, transparansi, dan loyalitas terhadap konstitusi. Penyadapan di luar perintah pengadilan _(illegal wiretapping)_ merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang kronis _(abuse of power)_ yang meruntuhkan etika profesi dan marwah institusi Bhayangkara.
Dalam perspektif hukum pidana, mengacu pada KUHP 2023 / UU No. 1 Tahun 2023, mengakses, menyadap, atau merekam informasi elektronik milik orang lain secara ilegal tanpa hak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara dan denda pidana. Mobilisasi infrastruktur intelijen (seperti _Lawful Interception Management System / LIMS_) secara ilegal dapat memperberat sanksi pidana karena merusak kepercayaan publik terhadap otoritas negara.
Dalam perspektif hukum tata negara, institusi kepolisian berada di bawah ranah eksekutif (Presiden). Dugaan penyadapan terhadap Presiden menunjukkan anomali sistem pengawasan internal dan eksternal, sekaligus runtuhnya _check and balances_. Setiap tindakan penegakan hukum yang membatasi HAM, termasuk penyadapan, wajib mendapatkan izin pengadilan. Penyadapan mandiri tanpa mekanisme _check and balances_ yudisial adalah tindakan inkonstitusional.
Karena itu, negara harus merespons krisis ini secara transparan dan berani dengan menindak tegas pelaku, serta segera melakukan reformasi regulasi siber guna memulihkan legitimasi institusional dan melindungi demokrasi Indonesia.
Penulis / Narasumber: Arthur Noija, SH
DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta
.jpg)
