JAKARTA, TabloidSkandal.com || DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi masuknya institusi kepolisian ke dalam pusaran politik praktis sebagai salah satu bentuk penyimpangan tata negara yang paling berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, karena ketika aparat penegak hukum yang memegang monopoli alat kekerasan negara tidak lagi netral dan justru terseret ke dalam dialektika perebutan kekuasaan, fundamen hukum konstitusi akan runtuh.
Dalam pembedahan melalui teori politik Hannah Arendt, yang membedakan secara tegas antara kekuasaan sejati _(power)_ dan kekerasan _(violence / force)_ dalam karyanya _The Human Condition_ dan _On Violence_, kekuasaan sejati hanya lahir ketika warga negara berkumpul, berbicara, dan bertindak bersama secara bebas di ruang publik demi kepentingan bersama, sedangkan polisi dipersenjatai dengan kekerasan sebagai instrumen hukum demi ketertiban, sehingga ketika kepolisian masuk ke politik praktis terjadi distorsi di mana instrumen kekerasan digunakan untuk memanipulasi atau merebut kekuasaan politik sejati, dan keterlibatan polisi dalam politik praktis seperti memata-matai lawan politik, melakukan intimidasi berkedok hukum, atau memihak faksi tertentu menjadi bukti bahwa rezim penguasa kekurangan legitimasi sejati di ruang publik, sekaligus merusak esensi pluralitas sebagai syarat mutlak demokrasi, dan melalui konsep banalitas kejahatan _(the banality of evil)_, Arendt menjelaskan bahwa aparatur birokrasi dapat melakukan tindakan merusak bukan karena kebencian pribadi melainkan akibat ketaatan buta tanpa daya kritis _(thoughtlessness)_, di mana para jenderal atau penyidik polisi yang tunduk pada perintah politik praktis atasannya demi jabatan menormalisasi pelanggaran hukum sebagai sekadar menjalankan tugas.
Secara yuridis-konstitusional, UUD 1945 mendesain kepolisian sebagai alat negara yang mutlak harus independen dari kepentingan politik partisan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dengan kata kunci alat negara bukan alat kekuasaan, alat partai, ataupun alat faksi politik tertentu, dengan tugas melindungi dan mengayomi yang bersifat universal untuk seluruh warga negara tanpa memandang afiliasi politiknya, dan hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), karena ketika polisi berpolitik praktis hukum tidak lagi bekerja secara objektif melainkan menjadi alat penundukan tebang pilih yang merusak asas persamaan di hadapan hukum.
Pusaran politik praktis di tubuh kepolisian tersebut juga secara langsung menabrak Pancasila sebagai dasar filsafat negara, karena pada Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, polisi yang berpolitik praktis cenderung menggunakan instrumen hukum secara tidak adil guna menekan pihak lawan sehingga merendahkan harkat, martabat, dan keadilan kemanusiaan, dan pada Sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, demokrasi Pancasila menuntut hikmat kebijaksanaan dan musyawarah di ruang publik yang sehat, sehingga jika kompetisi politik diintervensi oleh kekuatan senjata dan intelijen kepolisian maka kedaulatan rakyat telah dibajak oleh kekuatan koersif negara.
Karena itu, Arthur Noija berpendapat bahwa dalam kacamata Hannah Arendt, kepolisian yang terseret politik praktis akan mengubah ruang publik demokrasi yang damai menjadi arena represi tersembunyi, polisi kehilangan marwahnya sebagai penegak hukum dan berubah menjadi kepolisian politik yang lazim ditemukan di rezim totaliter, sehingga untuk menjaga kemurnian amanat UUD 1945 dan Pancasila pemisahan tegas harus dilakukan, struktur kelembagaan Polri harus dilindungi dari intervensi lingkaran politik kekuasaan, dan otoritas penegakan hukum dan pengawasan seperti Kompolnas, DPR, dan lembaga yudisial wajib diperkuat sebagai penyeimbang _(checks and balances)_ guna memastikan personel kepolisian memiliki daya kritis untuk menolak ketaatan buta yang dapat menghancurkan demokrasi dari dalam.(Red)
Penulis / Narasumber: Arthur Noija, SH
DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta
.jpg)
