Tutup Menu

KPU Sultra Terima Pendaftaran Akses Silon DPD RI

Jumat, 16 Desember 2022 | Dilihat: 61 Kali
    
Penulis : RIsnawati Maharadja

KOTA KENDARI –Tabloidskandal.com II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka pendaftaran akses Sistem Online (Silon) untuk pendaftaran calon perseorangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), hal itu diungkapkan Komisioner  KPU  Iwan Rompo dalam acara bincang media bersama KPU yang diselenggarakan  di salah satu Coffe Shop Di bilangan Kota Kendari, Rabu , (14/12/2022).

“untuk pendaftaran DPD RI saat ini belum terbuka, akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2022, yang sudah kita terima saat ini adalah beberapa calon anggota DPD RI Itu sudah menyerahkan  surat permohonan pembukaaan akses Silon DPD , kalau tidak salah jumlahnya sudah 24 data kemarin, “ jelas Iwan kepada wartawan.

Dijelaskan,  dalam data KPU Sultra pada dua periode Pemilu sebelumnya (2019) tercatat pendaftar calon perseorangan di Wilayah Sulawesi Tenggara terbanyak di seluruh Indonesia, yakni mencapai 69 pendaftar. Dalam regulasi aturan baru, penetapan nomor urut juga telah ditetapkan dan disesuaikan sesuai jumlah anggota DPD RI.

“Terkait nomor urut, kalau dulu nomor urut itu setelah partai, sekarang tidak. Dimulai dari nomor urut satu sesuai jumlah anggota DPD, kemudian untuk sekarang penyerahannya secara digital lewat aplikasi. Kalau dulu dengan fisiknya diserahkan. Sekarang yang diserahkan fisiknya itu cuma dua lembar aja, yang pertama surat penyerahan dukungan, kemudian yang kedua surat pernyataan dukungan,” paparnya.
 
Ditambahkan, untuk penjadwalan pendaftaran bakal calon perseorang DPD RI  akan dibuka secara serentak pada Tanggal 16 sampai dengan 29 Desember 2022. Dengan syarat harus memenuhi Jumlah dukungan pemilih sebanyak Dua Ribu Pemilih atau 50 Persen dari jumlah Penduduk diwilayah tersebut .

 “Syarat untuk menjadi anggota DPD RI, karena penduduk Sultra di bawah tiga juta jiwa, tersebar di 17 kabupaten/ kota. Berarti 17 bagi dua dapatnya delapan. Minimalnya sembilan kabupaten ,atau 50 persen dari jumlah penduduk di wilayah. Harus memenuhi syarat jumlah dan syarat sebaran,” urainya.
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com