Tabloidskandal.com – Morowali || Buntut penolakan Ketua AMTB Desa Torete sekaligus perwakilan tokoh pemuda desa Torete dalam kegiatan sosialisasi Amdal PT.MIS, di gedung kantor camat Bungku Pesisir, mendapatkan pro kontra dari masyarakat setempat.
Akibat belum selesainya konflik agraria yang sedang terjadi antara perusahaan dan Masyarakat setempat khususnya Desa Torete.
Arlan salah satu perwakilan tokoh pemuda Desa torete yang menolak sosialisasi Amdal karena sikap perusahaan yang tidak koperatif untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat terlebih dahulu sebelum membahas progres kedepannya. Baru awal saja sudah berkonflik apalagi sudah beroprasi bisa saja masyarakat diusir paksa.
"Sosialisasi ini tidak jelas apalagi yang hadir semua orang-orang PT.TAS bukan PT.MIS dan ini adalah bentuk pembodohan dan manipulasi bahkan pemerintah daerah tidak ikut hadir. Pemerintah kecamatan harus bisa tanggung jawab atas diselengaranya sosialisasi ini kenapa di gedung kecamatan sementara pemda tidak ada hadir"
Ia juga sangat kecewa karena dirinya dipaksa keluar dari forum sosialisasi. bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas kepada dirinya karena memberikan peryataan kontra dalam forum sosialisasi. Hal ini yang membuat dirinya harus diseret keluar dari forum. Saat menyampaikan pendapatnya dalam dialog terkait adanya konflik agraria yg terjadi di area desa torete yaitu lahan APL dan lahan manggrov sudah dirusak oleh pihak perusahaan PT. TAS dan PT. NEO ENERGI ESTATE.
" Saya angkat bicara persoalan ini seakan- akan dipaksakan agar berjalan mulus sementara ada banyak masalah masyarakat tidak diselesaiakan oleh pihak perusahaan itu sendiri Ujar Arlan.
Amrin Selaku Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD KK-MOROWALI) Mengecam tindakan Arogan perusahaan dan pihak kepolisian yang mengeluarkan perwakilan masyarakat saat ikut sosialisasi. Dalam vidio yang beredar kami menduga jika pihak kepolisian berdiri membela investasi bahkan ikut melarang masyarakat untuk menjadi kritis di tanah morowali ini.
Masyarakat yang hadir menolak sosialisasi dengan alasan jelas dan mereka tidak inginkan kerusakan lingkungan lebih parah. karena hari ini masi ada konflik agraria yang belum selesai dan perusahaan mengangap hal ini biasa-biasa saja. jika perusahaan dan pihak kepolisian koperatif harusnya tidak melarang orang bertaya, tidak mengeluarakn masyarakat kontra dalam forum tetapi perusahaan harus siap merasionalkan kepada masyarakat agar sosialisasi betul-betulmaksimal bukan dimanipulasi.
"Disini akan kita uji peran Aparat Penagak Hukum (APH) akan berpihak kepada siapa, jagan sampai lembaga kepolisian berpihak kepada pemodal dibanding masyarakat. Karena jelas dalam vidio yang bereda salah satu masyarakat yang menolak sosialisasi itu dan memberikan peryataan kritis dikawal ketat oleh beberapa anggota kepolisian, tetapi yang menyentuh fisik sampai memukul tangan tidak dijaga justru dibiarkan saja"
Amrin juga menegaskan kepada instansi kepolisian agar betul-betul bersama rakyat jagan karena dalih investasi kita melakukan pembungkaman kepada masyarakat yang bertaya kritis dan menolak investasi yang tidak jelas seperti apa dilakukan PT.MIS hari ini.
" Kami dari GRD KK-MOROWALI Mengecam keras tindakan kepolisian khususnya Kapolsek Bungku selatan dan Bungku Pesisir atas upaya pembungkaman Demokrasi kepada salah satu warga Desa Torete yang menolak sosialisasi. Kami juga meminta Kapolres Morowali agar segera bertindak tegas kepada anggota yang melakukan pembungkaman demokrasi dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), " Ujar Amrin pula.
