Tutup Menu

Dua Saksi Ahli Dihadirkan Sidang PHI Sengketa PT HAL

Kamis, 15 September 2022 | Dilihat: 36 Kali
    
Pelapor : Nasir B Umar
Editor    : H. Sinano Esha

JAMBI – Tabloidskandal.com ll Jabatan direktur perusahaan diangkat oleh hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), dan kedudukannya berbeda dengan karyawan. Dan apa bila karyawan memiliki kemampuan, maka dapat diangkat oleh RUPS.

Demikian dikatakan  mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat, Juanda Pangaribuan, SH, MH, di dalam persidangan sengketa hubungan industrial No. 14 dan 15 yang di gelar di PHI pada Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Selasa (13/9/2022).

Dalam persidangan tersebut, Juanda Pangaribuan bertindak sebagai saksi ahli dari PT Hutan Alam Lestari (PT HAL) bersama saksi lainnya, yakni Basani Situmorang, SH, M.HUM, mantan Staf Ahli Bidang Hukum Mentri Tenaga Kerja Bidang Hukum & Hubungan Industrial, yang juga merupakan mantan Tenaga Ahli Komisi Tujuh DPR RI Bidang Ketenagakerjaan.  

Uraiannya itu menjawab pertanyaan dalam persidangan terkait perihal jabatan direktur berdasarkan Akta, namun mengaku masih sebagai karyawan perusahaan.

Pada bagian lain Juanda menjelaskan, karyawan yang dingkat jadi direktur dan tertuang dalam akta maka dia menjadi Direktur Akta. Pada saat pengangkatan, maka terputus status karyawannya.

“Sepanjang seseorang masih tertulis sebagai Direktur Akta, maka dia adalah direksi,” katanya. 

Jika seorang itu direksi, lanjutnya, dia bukan seorang pekerja. Dengan begitu, sengketa tidak bisa dibawa ke pengadilan industrial. Karena dia bukan karyawan.

“Karyawan yang diangkat jadi direks,i maka hibungan sebagai karyawan putus. Tidak ada ketentuan putus dulu baru diangkat, intinya dia sudah berhenti," paparnya. 

Di persidangan yang sama, saksi ahli Basani Situmorang menerangkan, bahwa direktur bertanggung jawab penuh terhadap perseroan selaku pemberi kerja. Sementara karyawan adalah pekerja dan menerima upah.
       
Lalu bagaimana jika karyawan diangkat menjadi direksi? Menurutnya, karyawan itu mendapat promosi jabatan. Artinya, yang bersangkutan bukan dipecat atau di PHK.

“Tidak ada pemecatan, tapi dipromosikan,” jelas Basani Situmorang.

Dijelaskan, bahwa dalam undang-undang tidak ada direktur karir, karena direktur diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dengan akta.

Sementara kuasa hukum PT HAL, Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A, sependapat dengan saksi ahli, apabila ada sengketa direksi maka proses penyelesaian bukan di PHI.

Ditegaskan, tidak ada direktur boneka, sebagaimana keterangan ahli yang ada adalah Direktur Akta dan Direktur non Akta.

"Bagaimana orang yang mengaku direktur boneka, menurut ahli dia lah yang membonekakan dirinya," kata Ferdian. 

Dijumpai usai persidangan, Ferdian menjelaskan, silang sengketa ini ada tiga perkara. Pertama, perkara nomor 14, dan perkara nomor 15 di mana yang bersangkutan masih aktif sebagai pekerja di PT HAL.

"Yang ketiga nomor 16, ada enam orang, dan semuanya telah dibayar oleh perusahaan. Mereka mengundurkan diri, ada surat pengunduran dirinya. Artinya, perkara ini sudah selesai, jadi sekarang tinggal perkara nomor 14 dan 15," paparnya.

Pada bagian lain Ferdian menyatakan, pemberitaan dibanyak media terkait persidangan sengketa tersebut, sebagian besar bertajuk PHK sepihak. Dan itu tidak benar, karena pada materi gugatan yang diproses di PHI Jambi No. 14, 15, dan 16 tidak ada tentang PT. HAL melakukan PHK.

Pada perkara nomor 14, jelasnya, adalah orang yang namanya dalam akta dan SK Kemenkumham sebagai direktur, sehingga jelas orang itu adalah direktur.

"Kami sudah membuktikan di persidangan. Untuk perkara nomor 15 orangnya masih aktif, jadi tidak ada PHK, yang ada dua orang ini memohon kepada pengadilan agar di PHK," ujarnya.
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com