,
12 Juli 2021 | dibaca: 274 Kali
Penyerahan Rekomendasi Persetujuan Pembentukan DOB Tanimbar Utara oleh Bupati Kepulauan Tanimbar
noeh21
Saumlaki, TabloidSkandal.com.
Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH MH akhirnya mengeluarkan rekomendasi persetujuan Pembentukan Daerah Otonomisasi Baru (DOB) di wilayah Utara kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis, 08/07 - 2021 di gedung Temar Lolan kota Larat, kecamatan Tanimbar Utara.
 
Penyerahan rekomendasi DOB atas dukungan pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar, diserahkan oleh Bupati kepada penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ruben Benharvioto Moriolkosu dihadapan lima camat yakni camat Tanimbar Utara, camat Fordata, Camat Nirunmas, camat Wuarlabobar dan camat Molu Maru, serta 35 kepala desa dan 3 kepala desa persiapan, dan di saksikan oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKT.
 
Rekomendasi nomor 135/83/ - 2021 berisi beberapa butir pertimbangan yakni, adanya rentang kendali wilayah yang sangat tinggi sesuai geografis wilayah, dan wilayah Tanimbar Utara merupakan daerah perbatasan dengan Australia dan menjadi lokasi prioritas (lokpri) sehingga perlu dilakukan pembentukan DOB untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
 
Sebelum penyerahan rekomendasi, Kepala bagian pemerintahan dan otonomi daerah, Setda Kepulauan Tanimbar, Dace Tagurihi melaporkan, “esensi dari pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah“ urainya.
 
“Rekomendasi ini merupakan dukungan bagi pemangku kepentingan di sejumlah kecamatan.“ katanya.
 
Dalam sambutannya, Bupati Petrus Fatlolon menyatakan rekomendasi ini bukan karena kebetulan, tapi telah melewati proses kajian dan konsultasi yang dilakukan pemerintah daerah.
 
“Penyerahan rekomendasi ini baru dilakukan pada momentum yang tepat saat ini, mengingat beberapa tahun lalu ada moratorium,” tandas Bupati.
 
Lanjut Bupati, setelah pemberian rekomendasi ini, akan dilanjutkan dengan pembentukan tim perjuangan pemekaran DOB yang di SK-kan oleh Bupati dan dikoordinir oleh penjabat Sekretaris Daerah, Ruben Benharvioto Moryolkosu.
 
Pemerintah daerah akan menyatukan semua pihak dari berbagai elemen dalam tim ini, termasuk menyatukan sejumlah pihak yang telah berjuang dengan membentuk kelompok-kelompok perjuangan beberapa waktu lalu.
 
“ Kita akan satukan semua komponen kekuatan dalam satu tim saja, didalamnya ada unsur pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, akademisi. Sementara sekretariat nya akan diputuskan oleh pak Sekda, apakah di Saumlaki atau di Larat” tuturnya.
 
Bupati mengajak semua pihak untuk bersatu dan berjuang bersama mempercepat proses pemekaran wilayah Tanimbar Utara menjadi DOB.
 
Bila nanti tim perjuangan pemekaran DOB sudah terbentuk maka bupati mengingatkan tim untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemkab Induk, Pemprov Maluku, DPRD kabupaten dan provinsi hingga pemerintah pusat secara berjenjang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
 
Bupati menyatakan kerja-kerja tim sebelumnya adalah kerja-kerja kelompok. Sehingga sudah saatnya sekarang dilakukan kerja-kerja yang tersistematis dibawah koordinasi langsung kabupaten induk.
 
Selanjutnya, Pemkab akan mengalokasikan anggaran untuk kerja-kerja tim sesuai kebutuhan dalam APBD 2022, mempersiapkan letak ibu kota DOB yakni sekurang-kurangnya berukuran 25 hektare, serta perlu segera dikaji perubahan nama kecamatan Tanimbar Utara.
 
“Segera dimusyawarahkan untuk dirubah karena nama kabupaten yang akan kita gunakan adalah Tanimbar Utara maka sudah sepatutnya diubah” katanya.
 
Bupati menargetkan, setelah moratorium dibuka maka pihaknya akan mengajak pempus untuk datang meninjau dan mengkaji wilayah ini untuk kemudian diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 
Dia berharap, pemberian rekomendasi ini tidak dipolitisir dan hendaknya dimaknai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan dan penyenggaraan pemerintahan.
 
“ Jauhkan perbedaan pendapat. Bila ada perbedaan pendapat, saatnya sekarang kita bersatu untuk DOB Tanimbar Utara. Tanggalkan semua kepentingan pribadi kita untuk kebaikan Tanimbar Utara” imbuhnya.
 
Ketua Komisi A DPRD Kepulauan Tanimbar, Godlif Silety menyatakan, pihaknya tetap mendukung perjuangan pemekaran DOB Tanimbar Utara karena merupakan kebutuhan masyarakat setempat.
 
“Menjawab tuntutan masyarakat untuk memperpendek rentang kendali wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan maka sebagai wakil rakyat, 1000 % saya mendukung” ujar Godlif.
 
“selama ini Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten Kepulauan Tanimbar masih terbilang kecil untuk melayani semua kebutuhan masyarakat di kepulauan Tanimbar, termasuk wilayah Tanimbar Utara.” Lanjut dia
 
Gotlief juga berkomitmen untuk mendukung usulan anggaran pemkab bagi operasional tim perjuangan pemekaran DOB Tanimbar Utara dalam APBD 2022.
 
Ketua DPD Nasdem Kepulauan Tanimbar ini mengajak semua komponen di Tanimbar Utara untuk bersatu dalam memperjuangkan pemekaran DOB Tanimbar Utara.
(TAN 1).
Berita Terkait
Berita Lainnya