Tutup Menu

Gratifikasi Hakim-Advokat Bak Dua Sisi Mata Pisau

Sabtu, 05 Februari 2022 | Dilihat: 333 Kali
Ketua MA M. Syarifuddin - Advokat Alexius Tantrajaya (foto istimewa)
    
Oleh: Alexius Tantrajaya, SH, MHum - Advokat

PADA acara pembinaan hakim dan aparatur peradilan yang di gelar di Batam (27 Januari 2022), Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Syarifuddin menegaskan, hakim dan panitera yang menggadaikan integritas (terima suap), akan menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan,  sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat MA serta mencoreng dunia peradilan.

Masalah hakim dan panitera menggadaikan intergritas, menjatuhkan harkat dan martabat MA serta mencoreng dunia peradilan, sudah berlangsung puluhan tahun silam. Atau sejak oknum dunia peradilan mengenal budaya perdagangan hukum. Bahkan, tetap nekat meski tak sedikit dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT), dan dihukum berat.

Sejak KPK berdiri pada tahun 2002, dan melancarkan OTT terhadap mereka yang melakukan perbuatan tercela melawan hukum, pada dekade dua dasa warsa (2002 – 2022) tercatat ada 21 hakim dan belasan panitera. Sedangkan oknum pengacara pelaku suap yang terjaring, menurut catatan, ada sekitar 25 orang.

Justru yang memprihatinkan, tujuh dari 21 hakim yang tercela adalah  mereka yang mengadili kasus pidana korupsi. Para hakim ini yang menjadi debut awal KPK dalam kaitan OTT-nya. Dari tujuh hakim tersebut, empat di antaranya merupakan hakim ad hoc.

Dan yang pertama dijerat adalah, Kartini Marpaung, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah. Ditangkap KPK pada 17 Agustus 2012 di halaman Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dia divonis delapan tahun penjara, terbukti menerima suap sebesar Rp 150 juta terkait dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan Ketua DPRD setempat.

Sementara hakim karir yang pertama dijerat OTT lembaga anti-rasuah yakni, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono, pada 22 Maret 2013. Dia terima suap sebesar Rp 150 juta dalam kaitan kasus bantuan sosial (Bansos) di Bandung, dan dihukum selama 12 tahun penjara.

Sekalipun hukuman para hakim pegadai integritas cukup tinggi, yaitu berkisar enam tahun hingga 12 tahun, tapi masih saja ada oknum hakim nekat bermain duit panas. Terakhir yang terjerat OTT adalah hakim pada PN Surabaya berinisial IIH, bersama panitera Hmd dan advokat HK.

Pertanyaannya, kenapa mereka nekat melakukan perbuatan tercela, padahal diketahuinya bahwa tindakan itu melanggar hukum?

Mereka pasti paham, bahwa perbuatan hakim maupun panitera, selaku penerima suap, melanggar Pasal 12 huruf (c) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan tindakan pengacara selaku pemberi suap, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jumlah oknum advokat yang berhasil dijaring KPK lewat program OTT tak jauh beda dengan oknum hakim, hingga kasus suap terakhir hakim dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya (19 Januari 2022), setidaknya sekitar 25 oknum pengacara ditangkap dan diadili lantaran memberi suap.

Serakah

Jawaban atas pertanyaan di atas, cukup simple. Yakni, serakah. Perbuatan yang dilakukan hakim, panitera maupun advokat, bukan soal kesejahteraan, tapi keserakahan. Faktor utamanya adalah, pola hidup konsumtif dan keinginan perbanyak harta secara instan, dengan perdagangkan ketentuan hukum.

Menurut catatan saya, dari tahun ketahun korupsi yang dilakukan oknum hakim dan oknum aparatur peradilan, pendorong utamanya bukan lantaran gaji kecil, tapi itu tadi: Serakah. Apalagi sosok oknum hakim punya kewenangan dalam memutus perkara, sehingga di posisi tersebut berpotensi melakukan penyelewengan integritas cukup tinggi.

Keserakahan, menurut saya, adalah masalah kejiwaan. Bisa diartikan nafsu. Dan tidak ada satupun dari pihak luar yang mampu menghilangkan sifat itu, kecuali pada dirinya sendiri. Sekalipun ketatnya MA mengawasi dengan berbagai strategis, sekalipun KPK berkali-kali menangkapi dengan program OTT, dan sekalipun yang terjerat di pecat dengan tidak hormat sekaligus dihukum berat, tak akan mampu menghentikan keserakahan tersebut. Tak akan mampu yang dapat membendung hajat nekat bermain duit panas.

Buktinya, dari waktu ke waktu tindakan gratifikasi masih saja terjadi. Mereka nekat nambah kekayaan secara melawan hukum, dan dengan gampangnya menggadaikan integritas. Ya, praktik keserakahan tetap saja terjadi.

Lantas apakah ada cara atau teori untuk membumihanguskan praktik keserakahan yang dilakukan oknum hakim dan panitera? Memang dibutuhkan pendalaman untuk mengantisipasinya.

Buktinya, dengan cara sistem pengawasan ketat yang saat ini dilakukan MA, berkolaborasi dengan beberapa lembaga hukum lainnya, ternyata masih belum mampu menghilangkan keinginan oknum hakim dan panitera menerima suap dari para pihak yang berperkara. Apalagi iming-iming gratifikasinya bikin gelap mata, pasti ditabrak sekalipun diketahuinya ada ancaman sanksi hukuman fisik dan moral. Tak lagi dipedulikan.

Untuk mengikis habis praktik suap di lingkungan peradilan, memang tidak mudah. Tak segampang membalikan telapak tangan. Tapi, barangkali, untuk memperkecil kuantitas perbuatan, mungkin bisa dilakukan. Caranya seperti apa yang kini dilakukan jajaran korps kepolisian, yakni apabila ada anggota polisi melakukan pelanggaran hukum berat, selain yang bersangkutan dikenai hukuman, atasannya pun mendapat sanksi pencopotan jabatan.

Sepertinya MA perlu mengadopsi sistem yang dilakukan jajaran kepolisian. Yakni, jika ada oknum hakim atau panitera menerima suap, yang mendapat sanksi bukan cuma yang bersangkutan saja, tapi juga ketua pengadilan. Alasannya, sebagai ketua ternyata tak mampu mengawasi bawahannya menerima suap dari para pihak yang berperkara.

Dan untuk efek jera bagi profesi advokat, MA mesti menerbitkan surat edaran kepada pengadilan negeri/tinggi untuk mengharamkan selamanya oknum advokat pelaku pemberi suap berperkara di peradilan. Dan memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum yang bersangkutan agar mencabut dan membatalkan Berita Acara Sumpah atau Janji yang pernah diucapkan sebelum menjalankan profesinya. Ikrar sumpah itu merupakan salah satu syarat pendaftaran Surat Kuasa bagi advokat sebelum beracara di pengadilan.

Dengan sistem itu, barangkali, akan memperkecil jumlah mereka yang nekat, yang serakah menimbun kekayaannya. Setidaknya mikir dua kali ketika ingin menerima duit dari para pihak yang berperkara. Terkecuali bagi oknum hakim dan panitera yang tak lagi punya pikiran, tak bermoral dan tak berkeimanan.

Menurut saya, kasus suap dalam suatu perkara, yang dilakukan oknum hakim dan oknum advokat, seperti dua sisi mata pisau. Artinya, bagi pihak pemberi suap (yang berperkara) mendapatkan keuntungan dari dua persoalan. Yaitu, keuntungan  di mana permintaannya dikabulkan oleh oknum hakim yang mengadili perkara, setelah persoalan permintaan dana dari advokat dan hakim direalisasikan. 

Mereka yang bermasalah itu hanya segelintir saja, sementara jumlah hakim dan advokat di negeri ini ribuan. Jadi, masyarakat tak perlu cemas, masih banyak hakim yang berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya secara objektif, dan memutus perkara didasarkan atas fakta hukum, agar tidak menjadi tercemar oleh perilaku oknum hakim nakal.  


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com