Jakarta, Tabloidskandal.com || Warga Kebon Bayam kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung priok, Jakarta Utara, Selasa (24/8/2021) meminta rasa keadilan kepada pihak Pemprov DKI jakarta
Kasatpol PP DKI Jakarta DRS. Arifin, M.A.P menuturkan kita sudah memperingatkan, mediasikan, dan mensosialisasikan kepada warga kebon bayam Jakarta Utara Supaya membongkar sendiri lahan yg tidak memiliki ijin atau bangunan liar.
Diperkirakan 30an warga pemilik bangunan semi permanen sebelumnya dijanjikan ganti rugi (uang kompensasi penanganan dampak sosial), namun sampai bangunan tersebut dibongkar secara sepihak oleh Pemda DKI jakarta, kompensasinya belum diberikan.
"Jelas bahwa tujuan dan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional adalah usaha presiden Jokowi, untuk mencegah dampak sosial yang terjadi dimasyarakat akibat pemanfaatan lahan untuk pembangunan namun justru Pemda DKI menciptakan dampak sosial tersebut," ujar Kuasa Hukum warga kampung bayem Kapriyani, S.H.
Seorang warga sekaligus Humas di kebon bayam Suprimbe menjelaskan," kami pada dasarnya akan meminta pergantian kepada pihak terkait, mengingat sebanyak 26 cafe dan rumah warga hingga saat ini masih belum ada yang terealisasi"
"Kami selama covid-19 belum pernah menerima sembako apapun dari pihak pemerintah. Padahal kami selama mendapatkan peringatan dari satpol pp dalam bentuk penyegelan dua bulan yang lalu sudah pasrah tapi nyatanya sampai waktu pembongkaran 26 café, belum mendapatkan jawaban uang penggantiannya," ujar Suprimbe
Suprimbe berharap,"khususnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberi bantuan kepada kami yang belum mendapatkan kompensasi dampak sosial pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS), dengan cara yang sama seperti warga ditempat yang lain"
(Novi)
