,
30 Juni 2021 | dibaca: 220 Kali
PROYEK MUBAJIR SISTEM CABUT TANAM BIBIT MANGROVE DAN API API DI KECAMATAN BATU AMPAR
noeh21
Kubu Raya, tabloidskandal.com
Belum Selesainya Polemik tentang Kisruh Tanam Mangrove di Kecamatan Batu Ampar Miliaran Rupiah Program PEN dengan Metode Pelaksananya Padat Karya dana yang bersumber dari Uang Negara (APBN Kementerian Kehutanan), dan menjadi tanda tanya Publik Bagaimana Progress dari Hasil penanaman Mangrove tersebut.

Hasil wawancara secara langsung antara media ini dikantor Dinas LHK Propinsi Kalimantan Barat 24 Juni 2021 bertemu dengan Oki yang bertindak selaku PPK dari Dinas LHK Propinsi Kalimantan Barat menjelaskan, bahwa hasil  kegiatan sudah selesai dan dlaksanakan sepenuhnya oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) serta Mekanisme Pengelolaan Keuangan sepenuhnya juga oleh LPHD, karena LPHD di SK kan oleh kementrian LHK RI Dirjen Perhutanan sosial dan Kemit raan Lingkungan.

Media ini juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali ingin konfirmasi ke Oki di LHK Propinsi selalu gagal, Namun setelah mendapatkan nomor hp Oki barulah media ini dapat menghubungi untuk konfirmasi, apa yang disampaikan oleh Oki terkait dengan Penanaman Mangrove tidak ada masalah karena luasnya sudah diukur sesuai dengan Jumlah yang tadinya 63 hektar kemudian lebih menjadi 66 hektar dan Oki juga membantah  terkait dengan tidak sesuai spek yang disebutkan Juanda.

Menurut juanda hasil penelusurannya Dilapangan telah terjadinya Pemotongan atas biaya Upah Pekerja dengan alasannya guna biaya perawatan perlahan 150 ribu + Biaya Persatu materai 50 ribu x 4 = 200 ribu maka total biaya 350 ribu yang diambil dari hasil upah Pekerja oleh Ismail (Ketua LPHD) Desa Tanjung Harapan, terjadinya sisa dana direkening LPHD 170 juta yang mesti di realisasikan di lahan 9 hèktar oleh Ketua LPHD namun tanda tanya dimana kegiatannya.

Lokasi berbeda hasil Penelusuran Muhammad Husin, ST secara langsung ke lokasi Penanaman Mangrove di desa padang tikar satu kecamatan batu Ampar yang menggunakan pekerja sebanyak 205 orang dimana sistem penanamannya dengan cara Cabut Tanam terdiri dari 70% Api api dan 30% Mangrove atas perintah dari Dinas LHK kata ketua (Hartono) LPHD nya.

Sistem pencairan upah pekerjanya per 10 hari yang diambil lewat Bendahara LPHD bernama Hanapi diserahkan kepada Pengawasnya bernama Iwan Kurniawan, menurut Husin ada yang Rancu dan mesti di pertanyakan ketika :
1.Jumlah Pekerjanya yang tidak masuk full selama 10 hari kerja maka dimana kelebihan uang tersebut.
2. Perintah Tambahan 10 hektar dari Dinas LHK dengan pekerja sebanyak 25 orang yang diambil dari setiap dusun masing masing namun hasil temuan dilapangan tidak seorangpun yang diambil menjadi pekerja, dan Pengawas Pekerja LPHDnya juga tidak diketahui, maka benarkah realisasinya.
3. Ketua LPHD menyebutkan juga terjadinya gaji pengawas dilebihkan 2 hari dari pekerja harian.
4. Ketua LPHD mengakui bahwa tidak mengetahui RABnya karena RABnya di pegang oleh Pengawas.
5. Ketua LPHD juga mengatakan Plang dibuat oleh Dinas namun tidak mencantumkan Nilai Anggaran kegiatan.
6. Sumber Bibit dan Pancang tidak diketahui Ketua LPHD.
7. Info dari pèkerja semestinya setiap pekerja harus membuka ATM untuk memudahkan pembayaran Upah pekerja, namun kenyataannya Upah pekerja dibayarkan Tunai.
8. Upah dibayarkan ke pekerja menggunakan kwitansi tanpa materai.

Kejaksaan Tinggi dan Polda kalimantan Barat Mesti Responsive serta cepat tanggap dalam mengungkap kasus yang bertendensi di duga Korupsi bagi bagi duit yang menggunakan kedok Padat Karya Penanaman Mangrove di Kecamatan Batu Ampar, pinta investigator Lembaga TINDAK Muhammad Husin,ST. 
(RH)
Berita Terkait
Berita Lainnya