JAKARTA, tabloidskandal.com II Adalah kewajiban konstitusi Presiden Prabowo Subianto pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (Wapres) penggantinya dalam waktu 14 hari sejak diminta oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna ditetapkan dalam sidang MPR.RI pada 2 Desember 2026.
“Berkaitan dengan calon Wapres, rakyat negeri ini berharap Presiden Prabowo harus memilih secara cermat, teliti dan hati-hati, mengingat pengunduran diri Gibran telah melalui pengujian status melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai ditingkat kasasi pada Mahkamah Agung (MA),” demikian dikatakan praktisi hukum senior Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, tindak penyadapan yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) yang juga mantan Kapolri, terhadap Presiden Prabowo Subianto, hendaknya menjadi pertimbangan rasional bagi Prabowo dalam memilih wakilnya.
“Untuk bisa menjadi wakil presiden dalam pemerintahan, yang dipilih Prabowo harus bebas dari kepentingan kelompok. Jangan sampai salah pilih,” saran Alexius tentang siapa kelak yang jadi wakil presiden.
Advokat ini juga berharap, sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri pada 12 Nopember 2026, kasus penyadapan terhadap presiden harus segera mungkin diungkap, termasuk dalangnya.
"Mengingat kini sudah ada delapan saksi kasus penyadapan telah minta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Harapan masyarakat luas, Presiden Prabowo tidak salah memilih wakilnya. Dan yang terpenting adalah bebas dari ambisi kepentingan kelompok, serta terhindar dari rancangan permainan skenario. Karena itu, mengingat presiden Prabowo pilihan rakyat langsung melalui Pemilu 2024, maka kepentingan masa depan bangsa dan Indonesia harus utama jadi perhatiannya serius,” pungkas Alexius. (HSE)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
