Jakarta - Tabloidskandal.com || Sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, jurnalis makin sering dibayangi pasal pidana.
Pasal pencemaran nama baik. Penghinaan lembaga negara. Penyiaran berita bohong.
Padahal, sengketa pers itu seharusnya tidak langsung diproses pidana. Ada UU Pers. Ada Dewan Pers. Ada Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Tapi di lapangan, kenapa masih banyak yang langsung dilaporkan ke polisi?
Dewan Etik MIO menyikapi ini. Dan analisisnya tajam.
Menurut Arthur Noija, SH, ini bukan sekadar soal pasal. Ini benturan antara hukum pidana umum di KUHP 2023 dengan prinsip _lex specialis_ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
UU Pers itu hukum khusus. Seharusnya didahulukan. Tapi yang terjadi, pasal umum justru dipakai untuk menjerat produk jurnalistik.
Fenomena ini bisa dibedah lewat tiga teori besar.
Pertama, Teori Hukum Kodrat - Thomas Aquinas.
Kata Aquinas, tujuan hukum itu _bonum commune_, kebaikan bersama. Hukum yang bertentangan dengan keadilan moral, kehilangan legitimasinya.
Pers itu menjalankan fungsi kontrol sosial. Memenuhi hak publik atas informasi yang benar.
Jadi kalau produk jurnalistik dikriminalisasi, yang dihukum itu bukan cuma jurnalisnya. Tapi hak publik untuk tahu.
Saat penyidik memaksakan pasal pidana umum atas sengketa berita, hukum berubah fungsi. Dari alat kebaikan bersama, jadi alat pembungkaman kritik.
Kedua, Teori Keadilan dan Moralitas - Immanuel Kant.
Kant bilang, manusia itu subjek bermoral, bukan objek kekuasaan negara. Kebebasan menggunakan nalar di ruang publik harus dilindungi.
Tapi yang terjadi sekarang? Banyak penyidik berlindung di balik kepastian hukum formal.
Pasal 218-220, Pasal 240-241, Pasal 433 KUHP 2023, diterapkan secara kaku.
Pendekatan legalistik ini mengabaikan mekanisme UU Pers. Lupa ada Hak Jawab. Lupa ada Hak Koreksi. Lupa ada penilaian etik Dewan Pers.
Akibatnya, kepastian hukum yang ditegakkan justru melahirkan ketidakadilan substantif.
Kenapa? Karena tidak dibedakan antara niat jahat kriminal biasa dengan iktikad baik jurnalistik untuk kepentingan umum.
Ketiga, Teori Sistem Hukum - Lawrence M. Friedman.
Friedman membagi sistem hukum jadi tiga: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dan ketiganya bermasalah dalam kasus pers ini.
Substansinya tumpang tindih. UU Pers dan putusan Mahkamah Konstitusi sudah menjamin kemerdekaan pers. Tapi pasal-pasal karet di KUHP 2023 bikin norma jadi ambigu, gampang ditarik ke pidana.
Strukturnya represif. Penyidik masih cenderung pakai pendekatan pemidanaan. _Ultimum remedium_ yang seharusnya jadi jalan terakhir, dibalik jadi _primum remedium_, jalan pertama. Tanpa melibatkan Dewan Pers sejak penyelidikan.
Dan budaya hukumnya, jauh dari harapan.
Di negara demokrasi, kritik pers itu pilar pengawas kekuasaan. Bukan ancaman.
Tapi selama pejabat publik masih mudah tersinggung oleh berita kritis lalu langsung lapor pidana, budaya hukum demokratis itu masih jauh.
Jadi kesimpulannya apa?
Dari tiga teori ini, benang merahnya sama.
Kriminalisasi produk jurnalistik itu bukan penegakan hukum yang adil. Itu penyimpangan tujuan hukum. Itu ketidakadilan substantif. Dan itu krisis budaya hukum.
Pers bukan musuh negara. Pers adalah bagian dari demokrasi.
Kalau setiap berita kritis bisa berakhir di kantor polisi, yang hilang bukan cuma kebebasan jurnalis. Tapi hak masyarakat untuk tahu kebenaran.
Menurut kamu, sengketa berita harusnya diselesaikan di Dewan Pers dulu, atau memang layak langsung dipidanakan? Tulis di kolom komentar.
Ikuti terus ImigrasiOne id, karena suara yang dibungkam hari ini, bisa jadi suara kamu besok.
(Red)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
