Cirebon, TabloidSkandal.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan perhatian serius terhadap dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang terjadi dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.
Dr. Netty Prasetiyani Aher, M.Si., menegaskan bahwa DPR memahami dan mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pembaruan serta penajaman data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, menghindari data ganda, serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Talun, terkait kepesertaan BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menjalankan program kemitraan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menggelar sosialisasi yang melibatkan BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Kegiatan bertajuk “Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional” tersebut diselenggarakan di GOR Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri lebih dari 200 peserta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Dr. Netty Prasetiyani Aher, M.Si., terdapat dua undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan jaminan sosial dan BPJS Kesehatan, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang tentang BPJS.
“Kenapa? Karena kita butuh SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk memastikannya, dibuatlah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu tersebut.
Dalam kegiatan sosialisasi itu turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar), Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon, Camat Talun, Kapolsek Talun, serta anggota DPRD dari Fraksi PKS.
Kedatangan Netty Prasetiyani Aher ke Cirebon merupakan bagian dari upaya memastikan apakah masyarakat, khususnya warga Kecamatan Talun, telah mendapatkan layanan kesehatan terbaik melalui program jaminan sosial di berbagai fasilitas kesehatan.
“Meskipun kita sudah merdeka 81 tahun, ternyata masih banyak penyakit infeksi yang diderita masyarakat. Termasuk hari ini, ada banyak penyakit tidak menular yang menjadi ancaman masa depan bangsa,” pungkasnya.
Oleh karena itu, terang Netty, pemerintah ingin memastikan bahwa ketika warga sakit, mereka dapat memperoleh informasi mengenai upaya pencegahan maupun mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan.
“Tentu saja hari ini sebetulnya adalah program kemitraan antara saya sebagai anggota Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan. Namun karena judulnya, membuat instansi dari BPJS Kesehatan turut hadir. Karena merekalah yang membayar ibu dan bapak,” ujarnya.
Netty menjelaskan, kedatangannya juga merupakan bagian dari fungsi DPR RI, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan anggaran.
“Seperti apa kebijakan dan informasinya? Apakah kemudian masyarakat sudah terlayani dengan baik atau peserta yang menerima bantuan iuran ini ada yang tertunda, tidak aktif kepesertaannya, tertolak di fasilitas kesehatan, atau kemudian yang tadinya peserta mandiri tidak bisa membayar, tetapi tidak tahu cara bermigrasi menjadi peserta penerima bantuan iuran, dan sebagainya,” tegasnya.
Netty kemudian berpesan kepada para peserta kegiatan agar lebih memahami berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya terkait cara mendapatkan hak sebagai warga negara melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Baik yang dibayari oleh APBN maupun APBD, atau menjadi peserta mandiri dengan membayar iuran atau premi,” ucapnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk mendapatkan informasi sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan jaminan sosial dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan.
“Mudah-mudahan, ibu dan bapak tidak bosan bertemu saya yang biasanya ngomongin Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), masyarakat sadar pangan aman. Tapi hari ini kita bicara soal BPJS Kesehatan,” pungkas Netty.
FAJAR SOLEH
