JAKARTA – Tabloidskandal.com || , 16 November 2026 — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama World Health Organization (WHO) di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Dalam forum strategis yang bertujuan merumuskan peta jalan Indonesia UHC Way Forward menuju 2030 tersebut, Wakil Gubernur Maluku memaparkan sejumlah masukan konstruktif terkait implementasi layanan kesehatan serta penguatan ekosistem rujukan di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Abdullah Vanath menegaskan bahwa sistem rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menuju rumah sakit rujukan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas transportasi laut, akses jalan darat, dan kondisi geografis antarwilayah.
"Di daerah kepulauan seperti Maluku dan wilayah 3T, tata kelola rujukan memiliki karakteristik yang berbeda. Pelayanan kesehatan harus didukung oleh ekosistem yang utuh, mulai dari kesiapan transportasi hingga infrastruktur penghubung agar masyarakat dapat terlayani secara optimal," ujar Wakil Gubernur Maluku dalam pemaparannya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang dinilai sangat membantu meringankan beban pembiayaan masyarakat. Ia menilai, peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan saat ini merupakan cerminan dari semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.
"Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, dan kehadiran program pemerintah seperti BPJS Kesehatan sangat dirasakan manfaatnya karena mampu menanggung biaya pengobatan yang tidak sedikit," tambahnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku juga mencermati adanya tantangan fiskal di daerah dalam dua tahun terakhir, khususnya terkait pembiayaan fasilitas pendukung layanan kesehatan di luar skema pembiayaan BPJS Kesehatan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian program pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Abdullah Vanath menekankan pentingnya sinergi pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas dan fokus kerja tenaga kesehatan serta manajemen rumah sakit daerah (RSUD) saat menghadapi dinamika pemberitaan publik, sehingga pelayanan medis kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Terkait penguatan sarana transportasi kesehatan di wilayah kepulauan, Wakil Gubernur Maluku merekomendasikan agar pengadaan armada laut dari pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi geografis lokal serta ketersediaan logistik di pulau-pulau kecil. Ia mencontohkan perlunya mengadopsi desain transportasi laut yang adaptif, mudah perawatannya, serta mampu bersandar di berbagai kondisi pesisir tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keberadaan pelabuhan permanen.
Menutup pemaparannya, Wakil Gubernur Maluku berharap perumusan kebijakan dan program kesehatan nasional ke depan dapat dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan perbedaan karakter antara wilayah daratan (kontinental) dan wilayah kepulauan. Hal ini dinilai penting agar alokasi anggaran negara dapat terserap secara efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah 3T.