Tutup Menu

Ahli Waris Maharadja Hamid Somasi PT Raihan Catur Putra, Adukan Dugaan Pengrusakan Kebun ke Gubernur Sulteng

Selasa, 17 November 2026 | Dilihat: 48 Kali
    
MOROWALI, SULAWESI TENGAH — Tabloidskandal.com ||  Keluarga besar ahli waris almarhum Maharadja Hamid resmi melayangkan surat teguran hukum pertama (somasi) kepada manajemen perusahaan tambang nikel PT Raihan Catur Putra (PT RCP) pada Selasa, 17 November 2026. Langkah hukum ini disertai pengaduan paralel kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait dugaan penyerobotan lahan kebun dan pengrusakan tanaman produktif warga di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Rina Maharadja mengungkapkan, adapun duduk perkara dan dasar hukum yang dilanggar, serta tuntutan para ahli waris dalam laporan tersebut, di antaranya pengrusakan kebun dan pencemaran debu pada beberapa tanaman produktif, serta perjanjian sewa pakai jalan hauling.
" Somasi pertama resmi kami layangkan pada hari ini. Saya sebagai anak pertama bersama pemilik sah kebun milik almarhum, Fitriawati Lalido Opu Dg Parani, juga mewakili seluruh ahli waris, memberikan tenggat waktu penyelesaian selama 7 hari kalender," jelas Rina dalam keterangan rilisnya, Selasa (17/11/2026).

Rina menggambarkan, dalam laporan itu status lahan kepemilikan kebun telah terdaftar dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sejak tahun 2011 dan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) status kebun ini telah didaftarkan pada program pendaftaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2018.

"Lahan kebun pribadi seluas 4 hektare milik almarhum Maharadja Hamid bersama istrinya, Fitriawati Lalido Opu Dg Parani, di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali memiliki alas hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sejak tahun 2011 dan dikelola secara aktif oleh keduanya sejak Maret 2013 pasca-penutupan ekspor nikel tahun 2012," ungkap Rina pula.

Sementara itu, lahan kebun milik anak-anak almarhum juga telah memiliki alas hak SKPT masing-masing anak yang didaftarkan ke Pemda Morowali untuk program sertifikat TORA tahun 2018.

Terkait laporan tersebut, dalam fakta lapangan lainnya, aktivitas PT RCP terbukti melakukan penggalian tanah yang menyebabkan sedimentasi debu, merusak tanaman produktif, serta memakai bekas jalan logging kayu tahun 2005 sebagai jalur hauling tanpa izin maupun perjanjian sewa pakai yang sah dengan pemilik lahan.

" Aktivitas alat berat ini melintas di pinggir kebun bapak saya, yang berbatasan langsung dengan lahan sebelah utara lahan kebun milik Abdul Razak Hamid dan Jufri Japaro," jelasnya.
Selain persoalan hak atas tanah warga, terdapat pula dugaan pelanggaran koridor Izin Usaha Pertambangan (IUP). Secara spasial, kebun milik almarhum tersebut tercatat masuk dalam koordinat IUP PT Teknik Alum Service (PT TAS)site Desa Torete tahun 2015, sehingga penggunaan jalan hauling oleh PT RCP di area tersebut dinilai tidak memiliki izin lintas koridor maupun persetujuan warga.

Melihat pelanggaran ini, tindakan PT RCP dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 
  • UU Pertambangan Minerba (UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020) Pasal 135 dan Pasal 136 ayat (1): Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang beraktivitas di atas lahan warga sebelum mendapat persetujuan dan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak yang sah, dengan ancaman sanksi administratif hingga pencabutan izin (Pasal 151) serta sanksi pidana menghalangi hak atas tanah (Pasal 162).
  • PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 175–176: Kewajiban penyelesaian hak atas tanah secara langsung melalui musyawarah dengan pemegang hak yang sah.
  • KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 521 ayat (1), Pasal 505, dan Pasal 45: Ancaman pidana bagi perorangan maupun korporasi yang merusak barang atau tanaman milik orang lain serta merusak atau memindahkan tanda batas tanah.
  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 69 dan Pasal 87: Larangan melakukan pencemaran lingkungan hidup (termasuk dampak debu terhadap tanaman produktif warga) serta kewajiban membayar ganti rugi.

" PT RCP juga dinilai telah melanggar KUHPerdata Pasal 1365 dan Pasal 1367, yakni kewajiban perusahaan mengganti kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh operator maupun kontraktornya di lapangan," ungkap Rina.
Atas pelanggaran tersebut, para ahli waris menuntut PT RCP segera menghentikan seluruh operasional alat berat di atas lahan kebun keluarga, membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman serta dampak pencemaran debu, dan menyelesaikan perjanjian sewa pakai jalan hauling secara transparan dengan ahli waris yang sah.

" Bersamaan dengan somasi tersebut, keluarga ahli waris juga mengirimkan berkas pengaduan resmi kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.), Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dumas Polda Sulawesi Tengah untuk meminta verifikasi koordinat, penjatuhan sanksi penghentian sementara aktivitas alat berat, serta perlindungan hak masyarakat pemilik lahan," tutup Rina Maharadja.
 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com