JAKARTA- Tabloidskandal.com || DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi fenomena tata kelola, pelabuhan, dan representasi politik di Jakarta Utara jika dibedah melalui pisau analisis sosiologi hukum, hukum publik, hukum tata negara, serta filsafat hukum Ulpianus dan Immanuel Kant dalam konteks penyiapan Jakarta sebagai Kota Global.
Hasilnya, ada paradoks besar: Jakarta mengejar standar global, tapi warga lokal justru kehilangan kepastian hukum dan wakil politiknya.
POINTER 1: PELABUHAN DAN KEPASTIAN HUKUM
Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai _honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere_ atau hidup secara terhormat, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
Realita sosiologi hukum di Jakarta Utara menunjukkan dualisme hukum. Di satu sisi, pelabuhan besar seperti Tanjung Priok bergerak cepat dengan regulasi bisnis internasional. Di sisi lain, masyarakat lokal menghadapi dampak sosial-ekologis: penggusuran, kemacetan truk kontainer, polusi, dan hilangnya ruang hidup nelayan tradisional.
Ini adalah kesenjangan antara _law in books_ ekonomi global dengan _law in action_ kesejahteraan sosial.
Masyarakat merasakan ketidakpastian hukum ketika regulasi kawasan ekonomi khusus pelabuhan lebih diprioritaskan daripada hak-hak komunal atas ruang hidup. Berdasarkan teori Ulpianus, kepastian hukum baru terwujud jika negara memberikan hak masyarakat lokal berupa perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, bukan sekadar menjamin kepastian investasi bagi korporasi global.
POINTER 2: DIALEKTIKA WALIKOTA TANPA DPRD TK II
Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menerapkan asas otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Akibatnya, Jakarta Utara statusnya adalah Kota Administrasi, dan Walikotanya ditunjuk oleh Gubernur tanpa adanya DPRD Tingkat II.
Perdebatan utama dalam hukum publik adalah antara efisiensi birokrasi atau top-down melawan kedaulatan demokratis atau bottom-up.
Dampaknya bagi masyarakat sangat nyata. Tanpa DPRD TK II, Walikota Jakarta Utara berfungsi sebagai kepanjangan tangan eksekutif provinsi, bukan pejabat politik yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat Jakarta Utara.
Hubungan hukum publik di sini bersifat hierarkis murni. Implikasinya, tidak ada mekanisme check and balances lokal untuk mengontrol kebijakan Walikota terkait isu spesifik Jakarta Utara seperti banjir rob, penataan pesisir, dan zonasi pelabuhan.
Kebijakan dirumuskan demi mengejar standar Kota Global versi provinsi, seringkali melompati aspirasi riil warga lokal.
POINTER 3: DEWAN KOTA TIDAK BERFUNGSI
Dewan Kota (Dekot) dibentuk untuk menjembatani ketiadaan DPRD TK II. Namun dalam realitas tata negara, Dekot seringkali dipandang tidak berfungsi efektif karena hanya bersifat advisory atau penasihat tanpa fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan yang mengikat.
Teori Immanuel Kant menekankan konsep negara hukum atau Rechtsstaat yang berbasis pada perlindungan hak kebebasan warga negara dan pemisahan kekuasaan. Bagi Kant, hukum harus menjadi wujud dari kehendak umum yang rasional, di mana masyarakat menaati hukum karena mereka ikut serta merumuskannya secara moral.
Ketika Dewan Kota mandul dan DPRD TK II tidak ada, terjadi defisit demokrasi dalam struktur tata negara lokal Jakarta Utara.
Dalam perspektif Kantian, ketiadaan lembaga representatif yang berfungsi efektif membuat kebijakan publik di Jakarta Utara kehilangan legitimasi moral. Masyarakat diposisikan sebagai objek dari regulasi top-down Kota Global, bukan sebagai subjek hukum yang merdeka.
Hukum yang lahir tanpa keterlibatan representasi masyarakat yang kuat dinilai cacat secara moral tata negara, karena tidak mencerminkan kehendak otonom warga Jakarta Utara.
PENUTUP: KONTRADIKSI KOTA GLOBAL
Arthur Noija SH berpendapat bahwa terdapat paradoks hukum di Jakarta Utara. Demi mengejar status Kota Global, sistem hukum publik memangkas jalur birokrasi dengan meniadakan DPRD TK II dan memusatkan kekuasaan di provinsi.
Namun dari kacamata sosiologi hukum dan filsafat Ulpianus dan Kant, model ini mencederai kepastian hukum bagi masyarakat lokal.
Kepastian hukum tidak boleh hanya diartikan sebagai kepastian regulasi bagi pelabuhan dan investor. Melainkan harus mencakup kepastian hak warga negara untuk diwakili secara politik dan diberikan apa yang menjadi hak hidup mereka.
(Andi gembok)
.jpg)
