JAKARTA - Tabloidskandal.com || Jika dulu Raffi Ahmad dikenal sebagai Sultan Andara, kini julukan itu berubah menjadi pertanyaan besar: Sultan karena prestasi, atau Sultan karena akses kekuasaan?
Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) melayangkan tudingan telak. Raffi disebut tamak dan serakah karena diduga berhasil membangun gurita kekuasaan dengan dua cara sekaligus: menempatkan keluarga dan orang-orang dekatnya di institusi pemerintah dan BUMN, serta memastikan pekerjaan pemerintah mengalir ke perusahaannya.
Tudingan itu bukan tanpa dasar angka. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data kontrak belanja jasa influencer yang nilainya membuat publik tercengang: Rp14.696.955.002.
Angka itu bukan dari satu proyek. Angka itu adalah akumulasi dari delapan paket pekerjaan dari dua kementerian, dari 2024 hingga 2026.
Rinciannya, pada 2024, Kemendikbud Ristek melalui Museum dan Cagar Budaya menggelontorkan hampir Rp3,9 miliar untuk lima paket: YouTube Rans Entertainment, Instagram Reels dan Story Raffinagita1717, TikTok, hingga event attendance yang nilainya sendiri mencapai Rp2,5 miliar.
Lalu pada 2025-2026, giliran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi penyumbang terbesar. Tiga paket influencer engagement di KKP masing-masing bernilai Rp3,59 miliar, Rp3,6 miliar, dan Rp3,6 miliar. Salah satunya untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
Bagi IIK, angka-angka itu hanyalah ujung gunung es. Yang lebih berbahaya adalah pola di baliknya.
Menurut IIK, ketika seseorang bisa menempatkan orang-orangnya di dalam sistem, lalu perusahaannya juga yang mengerjakan proyek dari sistem itu, maka yang terjadi bukan lagi persaingan usaha yang sehat. Yang terjadi adalah monopoli akses.
"Ini bukan soal Raffi pintar berbisnis. Ini soal apakah negara masih memberi ruang yang adil bagi pengusaha lain yang tidak punya akses ke kekuasaan," kata sumber IIK.
Pertanyaan itu kini menggantung. Apakah pengadaan jasa influencer itu dilakukan lewat kompetisi terbuka yang bisa diikuti siapa saja? Atau justru sudah diarahkan sejak awal kepada perusahaan yang dekat dengan kekuasaan?
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari Raffi Ahmad, perusahaannya, maupun kementerian terkait. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, tidak ada dokumen pembanding yang dibuka ke publik.
Dan selama jawaban itu tidak ada, tudingan IIK akan terus bergema: bahwa uang negara sebesar Rp14,6 miliar telah mengalir ke lingkaran yang sama, kepada orang yang sama, dan melalui akses yang sama.
Redaksi memberi ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam berita ini.
.jpg)
