,
16 Februari 2020 | dibaca: 1177 Kali
Seleksi BUMD Mura Sempurna Kontraversi
noeh21
Musi Rawas Skandal,

Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna (Perseroda) melalui proses seleksi oleh panitia seleksi menimbulkan kontroversi di tengah publik.

Pasalnya, diduga salah satu tiga orang calon direksi bedasarkan Surat Nomor : 06/PANSEL.JDKBUMD-PT.MRS/2020 tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna, diduga kuat disusupi orang partai politik.

Pengamat kebijakan publik, Fadrianto TH dari Jakor Institute, Sabtu (15/02) mengatakan perusahaan daerah mesti ditempati orang yang tepat dan sesuai. Perseroda wajib dapat memberikan konstribusi berupa pemasukan kepada pemerintah daerah, jadi orang yang mengisi jabatan direksi tidak bisa tidak, harus berpengalaman dan profesional.

Berita terkait
KPU Mura Buka Pendaftaran PPS
KPU Mura Umumkan PPK Yang Lulus
Muklis Muhammad Isa Terpilih Sebagai Ketua FK-TKSK Mura
H2G Tinjau Lokasi Banjir
 
“Tidak menutup kemungkinan publik berhak melakukan pengawasan, ketika ada hal yang menyimpang masyarakat akan angkat suara,” katanya.

selanjutnya Fadrianto juga menyampaikan bahwa jabatan direksi bukan tempat bagi orang partai. Bila sampai hal itu terjadi, dia amat menyayangkan.

“Seharusnya Pansel agak lebih terbuka dalam seleksi dengan melibatkan peran partisipasi publik, sehingga Bapak Bupati bisa dengan selektif menempatkan orang-orang yang memang memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang manajerial perusahaan,” ucapnya.

Dasar larangan orang partai politik mengisi jabatan direksi BUMD terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas, seperti pasal 57 huruf (L) secara tegas mengatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, sebelum rusak sebelanga, yang terlibat parpol harus digugurkan dengan sendirinya” paparnya.

Terlepas dari itu, dia mengatakan memilih orang untuk duduk di suatu jabatan merupakan hal biasa di dunia pemerintahan. Tetapi pertimbangan utama harus profesionalitas dan rekam jejak yang baik.

“Semoga Bupati Musi Rawas tidak sembarangan memberikan amanah posisi ini, sebab akan ketahuan jika jajaran direksi yang ditunjuk, justru tidak mumpuni apalagi ke depannya akan ada pilkada, bisa blunder,”tegasnya.

Diketahui hasil pantauan beligat.com dari ketiga nama calon direksi tersebut terindikasi terlibat parti politik ialah M. Syafei Slamet, SE terlihat dari surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan nomor : SKEP/029/DPD-HANURA/SS/IV/2017 sebagai ketua pemenangan Pemilu dengan masa bakti 2016-2021.(Rls ed).
Berita Terkait
Berita Lainnya