,
16 September 2019 | dibaca: 792 Kali
Pendulum Politik Mura: Pecah Kongsi atau Petahana Jilid II
noeh21

Skandal Musirawas

Pendulum politik Musi Rawas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bergoyang ke dua kutub. Satu sisi perkiraan bakal pecahnya kongsi petahana, atau terus berlanjut menjadi Petahana jilid II.

"Dinamika itu bisa saja terjadi. Terus berlanjut atau pisah kongsi," prediksi Ketua LSM Pucuk yang juga per ah menjadi staf ahli DPR Fraksi Golkar, Kabilaten Mura, Efendi Amd.

Menurut dia, dinamika itu  tergantung di internal Partai Gerindra, hingga diharapkan ke depannya partai politik yang ada di Kabupaten Musi Rawas, terkhusus Partai Gerindra, segera membuka pendaftaran Balon Bupati-Wakil Bupati,  disusul oleh Partai Nasdem dan PKS, PAN, PKB, Golkar, Demokrat, Hanura, PBB.

"Semua itu agar dinamika perpolitikan di Kabupaten Musi Rawas hidup dan bergairah. Sepanjang sejarah pilkada,   kali ini saya tertarik menyimak proses jalanya pemilihan di Musirawas mendatang
dengan membangkitkan kejujuran dan keadilan dalam berdemokrasi," tuturnya.

Menurut Fendi, dua aspek yang melatar belakangi kabupaten Musi Rawas diambang kehancuran, pertama adanya unsur nepotisme dimana hampir 40% jabatan esolon 2 dijabat oleh keluarga Bupati.

Kedua, struktur susunan organisasi perangkat daerah  (OPD) pada jabatan eselon 2 di beberapa OPD diisi jabatan pelaksana tugas atau PLT sepanjang masa.

Sekadar contoh,  ada pejabat PLT OPD yg sudah lebih dari 6 bulan. Selanjutnya ada jabatan eselon 2 yang diisi oleh  pejabat yg belum layak secara aturan.

Dari aspek pembangunan, menurut dia, arah pembangunan Kabupaten Musi Rawas tidak bersinergi dengan tiga dokumen dasar pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Pendek(RPJP )2005-2025, dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga yang terlihat hanya pembagunan di periode H2G hanya pembagunan ala kadar.

"Ini bukan menjadi rahasia umum lagi yang kita lihat sekarang jalan sebagai sarana penghubung di wilayah Musi Rawas masih yang banyak  hancur," tutur Fendi.

Semua itu akan membuat opini H2G tidak layak menjadi dua periode .(ed).
Berita Terkait
Berita Lainnya