Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD
Senin, 15 September 2025 | Dilihat: 211 Kali
Tabloidskandal.com – Jakarta || Sebuah forum prestisius digelar di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (15/9), yakni Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. Forum ini mempertemukan 11 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita,” diskusi berlangsung hangat, kritis, dan penuh refleksi.
Di hadapan peserta forum, Gubernur Lewerissa tak sekadar menyampaikan laporan daerah, melainkan sebuah “alarm keras” tentang realitas kepulauan Maluku.
“Saya bersyukur berada dalam forum terhormat ini, banyak sekali insight yang bermanfaat bagi kami pemerintah daerah,” katanya membuka, sebelum masuk pada persoalan mendasar.
Dengan suara lantang, Lewerissa menggambarkan Maluku sebagai provinsi unik, terdiri dari 92,6 persen wilayah laut, hanya 7,4 persen daratan. Potensi terbesar jelas di sektor perikanan. Namun, potensi itu justru tak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat daerah.
“Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal yang rendah. Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat. Jadi ketika ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kami bisa meriang, demam, bahkan stroke,” ujarnya.
Menurutnya, pilihan daerah dengan fiskal lemah hanya dua, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan investasi. Tetapi, di sinilah masalah besar muncul, kebijakan pusat justru kerap menarik kewenangan strategis yang semestinya dikelola daerah.
Dalam sektor perikanan, misalnya, provinsi hanya boleh mengeluarkan izin untuk kapal penangkap ikan dengan kapasitas maksimal 30 GT. Di atas itu, seluruh kewenangan ada di kementerian.
“Pendapatan negara bukan pajak dari perikanan semuanya ditarik ke pusat. Jadi susah sekali bagi kami untuk menggenjot PAD,” ujarnya.
Hal serupa terjadi di sektor pertambangan. Hampir semua kewenangan ditarik ke pusat, kecuali izin pertambangan rakyat. “Kami berkomitmen menghadirkan investasi, menggerakkan BUMD, tapi kebijakan pusat sering menjadi penghambat,” lanjutnya.
Ironi lain juga ia ungkapkan. “Bayangkan, 30 persen potensi perikanan nasional berasal dari tiga WPP di Maluku, tapi masyarakat kami tidak mendapat apa-apa. Ada aturan transhipment yang membuat hasil tangkapan langsung dialihkan di laut, sehingga tidak ada dampak ekonomi di daratan. Pertumbuhan ekonomi eksklusif semacam ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat pemilik sumber daya,” tegasnya.
Dalam nada penuh wibawa, Lewerissa menyebut, “Tangan kami ingin membangun ekonomi, tetapi tangan lain mengamputasi dengan kebijakan. Itu adalah harapan yang tidak realistis.”
Ia kemudian mengetuk nurani pemerintah pusat agar melakukan evaluasi dan revisi kebijakan yang dinilai “kurang pro-daerah”. Harapannya jelas, memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk mengelola potensi dan mengangkat ekonomi masyarakat.
Pernyataan Lewerissa mendapat respon dari DR. Hendri Saparini, salah 1 ekonom nasional yang hadir sebagai narasumber. Menurutnya, masalah kewenangan bukan hanya dialami Maluku, melainkan juga daerah lain.
“Aturan perundangan di sektor perikanan membuat daerah tak berdaya. Ini harus direformasi. Kalau tidak, kesenjangan hanya akan semakin lebar,” ujarnya.
Ia mengingatkan, 13 tahun lalu isu serupa sudah disuarakan, tetapi tak kunjung direformasi. “Hasilnya, kesenjangan bukan berkurang, justru bertambah. Mari kita diskusikan serius apa yang harus dilakukan,” tegas Saparini.
Forum REL juga menggagas arah baru pemanfaatan CSR. Selama ini, CSR lebih banyak diarahkan ke pendidikan dan kesehatan. Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar di sektor tersebut. “Mari geser CSR ke kegiatan ekonomi produktif, agar benar-benar menggerakkan masyarakat,” usul Saparini.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Bagi Maluku, dengan keindahan bahari dan budaya yang khas, pariwisata adalah jalan alternatif untuk mendongkrak ekonomi daerah jika digarap serius dengan dukungan pusat.
Sekedar tahu, selain perwakilan pemerintah daerah di Indonesia, Gubernur Hendrik Lewerissa juga hadir bersama Fauzan Rahawarin Wakil Ketua DPRD Maluku dan Anton Lailossa yang menjabat Kepala Bappeda Setda Maluku. (ulin)
