Sebelum Deadline APBD  Diharapkan Rampung

Rembang - Skandal

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Imam Maskur memohon suport dari seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 rampung sekitar pertengahan November mendatang atau dua pekan sebelum deadline.

Imam mengatakan, apabila ada data yang diperlukan agar jangan menunggu lama. Ia meniru sikap kerja yang ada di lingkungan Gubenur Jawa Tengah. Bahwa jika berjanji akan menyelesaikan tugas dua pekan harus diperinci sekalian. Hari apa dan jam berapa.  "Misal satu pekan, satu pekannya hari apa, jam berapa selesai. Langsung jelas. Saya mohon ini APBD biar tepat waktunya.

"Kemudian kita sinkronkan dengan RPJMD tahun berikutnya," ujarnya. Apabila ada persoalan Imam mengimbau bisa menghubungi sekretaris daerah (Sekda) atau kepala bagian (kabag) yang membidangi. Agar permasalahannya bisa segera dieksekusi. 

"Jagan sampai permasalahan berlarut-larut tak terselesaikan. Ini akan meringankan pemerintahan," katanya.

Imam meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa bekerja maksimal. Syukur -syukur jangan sampai di akhir. Pertengahan November sudah clear. Mudah-mudahan," imbuhnya.

Pejabat Sementara itu, Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rembang Ahmad Mualif, menyampaikan, memang ada beberapa kegiatan yang dinilai krusial. Salah satunya pembahasan APBD Induk 2021. Tahapan yang berlangsung adalah persetujuan KUA - PPAS. Pendapatannya sekitar 1,342 triliun. Belanja sekitar 1,317 triliun.

Sesuai perundangan, kata Mualif, Pemkab memiliki kewajiban paling lambat 30 November sudah ditetapkan. "Posisinya hari ini baru mendapatkan persetujuan KUA PPAS APBD Induk 2021," katanya. Sementara untuk APBD Perubahan 2020 sudah rampung.  "Kita harus kejar mereliasasikan APBD perubahan 2020," ujarnya. (Sutrisno/Rbg).