Tutup Menu

Oknum Satpol PP Tarik Anggota IWO Larang Meliput Kedatangan Ketua KPK

Jumat, 16 Desember 2022 | Dilihat: 82 Kali
    


Tabloidskandal.com || Pontianak Kalimantan Barat - Syafarudin Delvin, SH selaku Ketua  FW-LSM Kalimatan Barat & Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesisa (IWO INDONESIA) Kalimantan Barat, mengecam keras atas tindakan Oknum Satpol PP Kota Singkawang, yang melarang dan menarik Anggota DPW IWO INDONESIA Kalimantan Barat, yang sedang meliput di kantor walikota Singkawang, pada saat itu sedang kedatangan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI, Bapak Firli Bahuri, M.Si., di Kota Singkawang, pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 sd 12.45 Wib bertempat di Ruang Balairung Kantor Walikota Singkawang Jl. Firdaus Rais Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat.

Dalam acara kegiatan Penyerahan Status Penggunaan dan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Kepada Komisi Yudisial, Kementrian Agama, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. 

"Dimana hal tersebut dilakukan oleh salah satu oknum anggota satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) beinisial (Kuen) dengan Jabatan Kasi  dengan sengaja mengusir dan  melarang 2  (dua) anggota DPW IWO INDONESIA Kalimantan Barat, saat menjalankan tugas, pada saat itu acara kegiatan sedang berlangsungnya, pada saat peliputan dari wartawan- wartawan  berbagai media yang juga meliput acara tersebut, Ini tidak boleh lagi terjadi,"ucap nya, Kecewa.

Dimana bahwa wartawan itu sudah diatur dalam UU Pers Pasal 18 Ayat (1)menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah).

Adapun UU Pers Pasal 4 pada ayat (1), menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2), terhadap pers
nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3), untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sedangkan ayat (4), dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan
hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

" Syafarudin Delvin, mengatakan bahwa, Jelas ini sudah melanggar UU Pokok Pers No.40/1999. Masalah ini tidak boleh terjadi, wartawan itu bertugas mencari dan mengumpulkan informasi untuk konsumsi publik. 

Jika alasan seperti aturan  Prokes, sah-sah saja, dibicarakan baik-baik pula, jangan main melarang wartawan meliput untuk dokumentasi kalian persilahkan dengan bebas, ini tindakan diskriminatif," Terangnya.

Yang harus diketahui, oleh oknum Satpol PP yang mengusir para wartawan waktu liputan jelaslah  salah. Anggota kita sudah Profesional dan taat akan aturan, kenapa harus diusir. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, saya meminta pihak terkait agar menindak tegas oknum Pol PP yang bersangkutan, yang mengusir wartawan tersebut.

Kuasa hukum Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia ( DPW IWO INDONESIA) Kalimantan Barat, 

FARHAT, SH.I, Bidang Advokasi & Hukum
 menanggapi hal tersebut dan menilai, bahwa 
tindakan oknum Satpol PP Kota Singkawang yang menghalang-halangi Jurnalis pada saat menjalankan tugas jurnalistik, berupa peliputan di lapangan merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Tahun 1999 tentang Pers.

Pelapor    :  ARH
Redaktur  : Ahdiyat

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com