Jakarta, TabloidSkandal.com || Usai peresmian LRT Velodrome-Manggarai Rp 5,5 Triliun oleh Presiden Prabowo (16/9/2026) berbuntut panjang. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaludin mendadak hilang bagai ditelan bumi. Sulit dihubungi dan tidak mau memberi konfirmasi
Padahal sebelumnya, Budi paling vokal soal uji coba 3 tahap LRT Kelapa Gading-Manggarai, dari 10 September sampai 30 November 2026. Kini saat publik menagih transparansi soal bengkaknya anggaran dari Rp 5 T menjadi Rp 5,5 T tanpa payung hukum jelas, soal viralnya maling curi besi di Stasiun Manggarai, hingga isu tarif mencekik Rp 160 ribu, Budi diduga justru ngumpet.
Yang lebih ironis, berkali-kali dihubungi via WhatsApp untuk konfirmasi dan klarifikasi agar pemberitaan yang dimuat media berimbang, Budi Awaludin tidak merespon. Acuh beibeh, padahal sebagai mantan Kadis Kominfo, dia terbiasa menghadapi wartawan. Sikap bungkam ini justru menimbulkan tanda tanya besar ada apa di balik proyek mercusuar Rp 12,1 Triliun tersebut.
Pengamat Transportasi Ir. Agus Chairudin menilai diamnya Dishub adalah lampu merah. "Dishub itu regulator. Kalau sertifikasi laik operasi saja tidak jelas, lalu Kadishub ngumpet dimana? Ini proyek siluman yang butuh Audit Total Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" tegasnya.
Gubernur Pramono Anung pun didesak tidak tutup mata. Belajar dari kasus LRT Sumsel yang menyeret eks Dirjen Perkeretaapian jadi tersangka, LRT Jakarta jangan sampai jadi bancakan baru.
Dilain pihak Ketum Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor) Nasir Umar, mempertanyakan biaya sebenarnya LRT Kelapa Gading-Manggarai. Ada selisih antara yang disebut Gubernur Pramono dengan rilis resmi sebelumnya
Sampai berita ini ditayangkan, TabloidSkandal.com belum memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari Gubernur DKI, Pramono Anung
(Tim Redaksi TabloidSkandal.com)
