,
25 Februari 2021 | dibaca: 85 Kali
Buka ATPN, Setda : Malra Salah Satu Locus Stunting Tahun Ini Dengan 42 Desa di 11 Kecamatan
noeh21
Langgar - tabloidskandal.com
Advokasi Terpadu Program Nasional (ATPN) digelar Balai POM Provinsi Maluku di Grand Villia Langgur resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kamis, 25/2/2021.
 
Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Ahmad Yani Rahawarin mengatakan Kabupaten Maluku Tenggara salah satu locus stunting dengan 42 Desa di 11 Kecamatan.
 
Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka stunting di Provinsi Maluku berada di angka 31.4% yang sedikit lebih tinggi dari angka stunting nasional di angka 30.8%.
 
Dijelaskan, di Provinsi Maluku sendiri, dari 11 Kabupaten Kota, dari data Bappeda tahun 2021, terdapat 7 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam locus stunting.
 
"Sebagaimana kita ketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan," ujar Rahawarin.
 
Sementara itu, untuk Kab Maluku Tenggara sendiri menjadi salah satu locus stunting pada tahun 2021 ini dengan 42 desa di 11 kecamatan dengan angka prevalensi berkisar 21.64 - 59.26.
 
"Hal ini menjadi miris bila mengingat Provinsi Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dengan melimpahnya ikan dan hasil laut sebagai sumber protein hewani." papar Sekda.
 
Kata Rahawarin, berbagai program untuk menangani stunting telah dilakukan, termasuk 3 (tiga) program nasional yang diintervensi oleh Badan POM RI, yaitu program Pangan Jajanan Anak Sekolah, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
 
"Ketiga Program Nasional ini menyasar keamanan pangan (food safety) sehingga makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak terbebas dari bahan kimia yang dilarang dan cemaran mikrobiologi yang dapat mengakibatkan anak menjadi sakit." jelasnya.
 
Ia menjelaskan, keamanan pangan (food safety) merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
 
Hal ini biasanya disebabkan adanya kontaminasi kimia dan mikrobiologi pada produk pangan, serta penyakit dan berbagai bahan beracun di dalam pangan yang dikonsumsi.
 
"Walaupun gizinya tinggi, rasanya lezat serta penampilannya menarik, namun bila pangan tidak menyehatkan, pangan tersebut tidak ada artinya. Sebab itu, masyarakat perlu mendapat perlindungan yang cukup terhadap keamanan pangan, dengan cara meningkatkan mutu pangan, informasi yang benar dan pengawasan dari pemerintah dan produsen." jelasnya.
 
Dikatakan, dalam upaya peningkatan keamanan pangan, maka rantai keamanan pangan mulai dari farm to table harus di jaga. Pangan segar yang dihasilkan dari pertanian, perkebunan maupun kelautan perikanan, akan didistribusikan dan diperjualbelikan di pasar.
 
Selain itu, Badan POM RI bersama pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah memiliki konsentrasi terhadap pengawasan pangan di kantin Sekolah yang rawan terhadap cemaran bahan kimia berbahaya yang dilarang pada pangan yaitu formalin, boraks, rhodamin B dan metanil yellow.
 
"Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya ini tentunya sangat merugikan dan membahayakan kesehatan anak didik di Sekolah." imbuhnya.
 
Lanjut Rahawarin, Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembagat baik tingkat pusat maupun daerah setta pemberdayaan komunitas Sekolah.
 
"Program ini menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orang tua murid dalam pengawasan keamanan jajanan anak di lingkungan Sekolah masing-masing." pungkasnya.
 
Rahawarin mengaku, Program Nasional Gerakan Desa Pangan Aman juga dilaksanakan di desa dengan focus locus stunting. Program ini memberdayakan kader dan komunitas keamanan pangan sehingga dapat melindungi keluarga dan Desanya terhadap pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
 
"Program Nasional yang ketiga adalah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan untuk memberdayakan pedagang pasar dan komunitas pasar untuk menciptakan pasar yang sehat, bebas dari bahan berbahaya yang dapat mencemari pangan seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil rhodamin-B dan metanil yellow." cetus Sekda.
 
Kata Rahawarin, ketiga program nasional ini selaras dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yaitu konsumsi pangan sehat setta diharapkan dapat bersinergi dengan program pemberdayaan dari kementerian maupun dinas terkait dengan keamanan pangan dan penanganan stunting.
 
Diakhiri sambutan ini, dirinya turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi Balai POM di Ambon yang telah melaksanakan inisiasi kegiatan Advokasi Terpadu Program Nasional dilingkup Kabupaten Maluku Tenggara.
 
"Saya juga menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD, seluruh pemangku Pemerintah Desa dan kepentingan yang hadir saat ini untuk bersinergi dan menunjang kesuksesan dari kegiatan yang dilaksanakan ini, sehingga program ini berjalan secara berkesinambungan dan outcome yang diharapkan dapat tercapai." paparnya.
 
Rahawarin berharap kiranya perserta yang mengikuti kegiatan itu dapat menjadikan momentum ini untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk Provinsi Maluku dan khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara.
 
Pantauan media ini, hadir dalamkegiatan ATPN ini antara lain Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Dra. Hariani Apt, para Asisten Sekda, Pimpinan OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Narasumber, Hadirin dan undangan.
 
Berita Terkait
Berita Lainnya