Jakarta Skandal
"Perang" data Amien Rais versus Luhut Binsar Panjaitan soal penguasaan 74 persen tanah dikuasai asing dan segelintir orang, diperkirakan bakal berimbas pada Jokowi di Pilpres mendatang.
Banyak menyebut, jika data yang digulirkan oleh lokomotif reformasi ini benar, bukan mustahil citra Jokowi sebagai presiden wong cilik bakal babak belur. Ia juga bakal terancam keluar dari Istana Merdeka dalam pertarungan Pilpres mendatang.
.jpeg)
Alasannya, jika Amien Rais mampu menunjukkan data penguasaan lahan asing tersebut, kata ngibul akan jadi kampanye hitam yang yang gurih. Belum lagi tudingan sekuler, hutang menumpuk, pro asing dan aseng hingga isu bangkitnya PKI.
Semua "daftar dosa" itu, analisa para pengamat politik, membuat Jokowi akan terengah-engah. Apalagi elektabilitas wong Solo itu, hasil pelbagai survei, belum melebihi 50 persen.
Makanya, banyak menyebut, "perang data" Amien Rais dan LBP - sebutan akrab Luhut, "peperangan" awal Jokowi menetap di Istana Merdeka maupun Bogor - tempat ia dan keluarganya tinggal.
Tak usah heran, bila syahwat Amien dan konco-konconya begitu tinggi menunjukkan kebenaran penguasaan 74 persen lahan negeri ini dikuasai segelintir orang. Malah, putranya yang kini Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, membenarkan ucapan sang ayah. Kata dia, 74 persen lahan dikuasai sekelompok orang saja, itu hasil laporan bank dunia.
Ternyata, Rodrigo A. Chaves, Country Director World Bank For Indonesia, membantah. Chaves menyebut bank dunia tidak pernah mengeluarkan laporan soal penguasaan tanah di Indonesia.
Sebenarnya, soal isu penguasaan lahan asing itu, di kalangan aktivis bukan hal baru. Isu itu menyeruak sejak Orde Baru. Ambil contoh Prayogo Pangestu. Dia disebut-sebut menguasai HPH seperempat hutan di Pulau Kalimantan. Belum lagi konglomerat lainya.
Jadi, seperti dikatakan oleh Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepals BPN, yang benar adalah penguasaan lahan berdasarkan HGU ( Hak Guna Usaha) . Lagipula, itu semua dikuasai oleh korporasi nasional, termasuk tanah hutan dan tanah industri.
"Coba dilihat mana perusahaan asing yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan? Tidak ada," tegas Sofyan pada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jadi, siapa yang benar? Entahlah. Yang jelas, kata ngibul soal sertifikasi tanah, membuat pendulum politik negeri bergoncang keras, sekaligus "pemanasan" menjelang Pilpres.
Bagi PAN, jika sang pendiri tidak berhasil menunjukan data, perolehan suaranya bakal terpuruk. Partai ini dituding plintat-plintut. Sebab, meski bergabung dengan pemerintah, tapi perilakunya oposisi. Partai ini akan jadi partai selebrtis, seperti Anang, Eko Patrio, Wanda Hamidah, dan sebagainya.
Sementara bagi Jokowi, menambah modalnya bertahan di Istana Merdeka. Sebab, pembagian sertifikasi tanah gratis tersebut, sangat dirasakan oleh masyarakat, bentuk kepedulian Jokowi kepada wong cilik.
Lagipula, sertifikat tanah gratis itu juga, sesuatu yang belum dilakukan presiden di negeri ini, termasuk bosnya sendiri di PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sedangkan penguasaan tanah segelintir orang - meminjam istilah era Now ini, sudah basi. Sudah ada, jauh sebelum petugas partai PDIP itu jadi orang pertama di republik ini. (Lian)
.jpg)
.jpg)
