Jakarta — Tabloidskandal.com || Warga Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dibuat geram.
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) diduga melakukan pendataan warga secara sepihak di wilayah RW 09, RT 01 sampai RT 05, tanpa koordinasi dengan unsur pemerintahan daerah.
Tidak ada Lurah. Tidak ada Camat. Tidak ada Wali Kota. Tiba-tiba ada pendataan.
Bagi warga, ini bukan sekadar salah prosedur. Ini soal harga diri sebagai warga negara yang didata oleh pihak yang diduga tidak punya wewenang.
Gerai Hukum Art & Rekan, yang konsen di bidang advokasi dan pendampingan hukum pertanahan, angkat bicara. Menurut mereka, tindakan PPKK tersebut merupakan bentuk pelampauan wewenang (_ultra vires_) dan cacat prosedur secara administratif.
“Kalau pendataan itu disertai paksaan atau penyalahgunaan kekuasaan, ini sudah berpotensi masuk ranah pidana,” tegas Advokat Arthur Noija, SH.
PPKK ITU PENGELOLA ASET, BUKAN LURAH!
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, ada asas yang tidak boleh dilanggar: Asas Legalitas Pemerintahan (_Wetmatigheid van Bestuur_).
Setiap badan atau pejabat negara hanya dapat bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Profil Resmi PPK Kemayoran, PPKK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas mengelola aset tanah dan bangunan eks Bandara Kemayoran. Bukan menyelenggarakan urusan pemerintahan kewilayahan maupun administrasi kependudukan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan aset negara (domain privat / pengelolaan barang milik negara) dipisahkan secara tegas dari urusan pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat.
“Mengambil alih fungsi pendataan penduduk tanpa melibatkan Lurah, Camat, dan Wali Kota, itu melanggar prinsip koordinasi antarlembaga negara. Itu menciptakan tumpang tindih otoritas di lapangan,” ujar Arthur.
Singkatnya: PPKK diduga sudah keluar dari relnya. Urus aset, tapi bertindak seperti aparat wilayah.
LANGGAR UU DKJ: WAJIB KOORDINASI DENGAN PEMPROV!
Persoalan ini semakin panas jika dilihat dari UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Menurut ketentuan UU DKJ, urusan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan pembinaan kemasyarakatan adalah kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKJ yang dijalankan melalui perangkat daerah hingga tingkat Kelurahan.
Bahkan, Pasal 61 dalam Naskah UU DKJ di Sekretariat Kabinet menegaskan, dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi DKJ, setiap pihak wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKJ.
Pendataan warga yang menyangkut penataan permukiman atau pemanfaatan lahan tanpa melibatkan Gubernur / Pemprov DKJ, bertentangan langsung dengan amanat pasal tersebut.
“Jadi pertanyaannya sederhana: PPKK koordinasi dengan siapa? Kalau tidak dengan Pemprov DKJ dan tidak dengan Lurah, lalu dasar hukum pendataan itu dari mana?” tanya Arthur.
TEORI FRIEDMAN: STRUKTUR RUSAK, SUBSTANSI CACAT, BUDAYA AROGAN
Lawrence M. Friedman membagi bekerjanya sistem hukum ke dalam tiga komponen utama: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Dan dalam kasus ini, ketiganya diduga bermasalah.
1.Struktur Hukum Rusak
Terjadi disfungsi struktural ketika PPKK sebagai pengelola aset bertindak layaknya aparat pemerintahan kewilayahan.
Struktur hukum yang sehat menuntut Lurah Kebon Kosong, Camat Kemayoran, dan Wali Kota Jakarta Pusat sebagai pemegang otoritas wilayah yang sah menjadi garda depan dalam urusan pendataan warga.
2.Substansi Hukum Cacat
Secara substansial, aturan internal PPKK (Permensesneg) tidak boleh mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi seperti UU Administrasi Pemerintahan dan UU DKJ.
Tindakan sepihak tersebut mengalami cacat substansi karena tidak memiliki dasar hukum pengumpulan data kependudukan.
3.Budaya Hukum Arogan
Tindakan arogan dan sepihak mencerminkan budaya hukum birokrasi yang cenderung koersif dan mengabaikan partisipasi publik serta tata kelola pemerintahan yang baik (_good governance_).
Di sisi lain, penolakan warga atas klaim sepihak menunjukkan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak konstitusional dan prosedur administrasi yang sah.
“Warga menolak bukan karena anti pembangunan. Warga menolak karena caranya salah. Cara arogan,” ujar Arthur.
BISA JADI PIDANA: KALAU ADA PAKSAAN, JANGAN BERLINDUNG DI BALIK PERINTAH JABATAN!
Meskipun sengketa kewenangan pada dasarnya masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara (UU No. 30 Tahun 2014) yang dapat diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia, tindakan oknum PPKK dapat bergeser menjadi delik pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku efektif sejak Januari 2026, apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
1.Tindak Pidana Jabatan dan Penyalahgunaan Wewenang
Jika pendataan sepihak tersebut disertai pemaksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat/pegawai untuk memaksa warga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merugikan hak warga, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana jabatan dan penyalahgunaan wewenang (seperti Pasal 421 KUHP lama yang diperbarui dalam Bab Tindak Pidana Jabatan KUHP 2023, serta Pasal 604 jika terbukti menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan/perekonomian negara).
2 Memasuki Pekarangan Tanpa Izin
Apabila petugas melakukan pendataan dengan cara memaksa masuk ke pekarangan atau rumah warga tanpa izin pemilik dan tanpa surat tugas resmi yang sah secara hukum kewilayahan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum atau pelanggaran hak privasi rumah tangga.
3.Tidak Bisa Berlindung di Balik Perintah Jabatan*
Sesuai analisis Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) KUHP Baru, suatu perbuatan pejabat tidak dapat berlindung di balik alasan “perintah jabatan” (_ambtelijk bevel_), apabila perintah tersebut dikeluarkan oleh instansi yang tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Perintah dari atasan yang tidak berwenang, bukan alasan pembenar. Itu tetap melawan hukum,” tegas Arthur.
WARGA MINTA APA? HENTIKAN PENDATAAN SEPIHAK, LIBATKAN LURAH!
Gerai Hukum Art & Rekan mendesak:
1. PPKK menghentikan pendataan sepihak di RW 09 RT 01-05 sampai ada koordinasi resmi dengan Lurah Kebon Kosong, Camat Kemayoran, Wali Kota Jakarta Pusat, dan Pemprov DKJ.
2. PPKK membuka dasar hukum, surat tugas, dan tujuan pendataan kepada warga secara transparan.
3. Ombudsman RI memeriksa dugaan maladministrasi dan pelampauan wewenang dalam pendataan tersebut.
4. Pemprov DKJ menegaskan kembali kewenangannya dalam urusan kependudukan dan pemanfaatan lahan di wilayah Kemayoran.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi SkandalCom masih menunggu klarifikasi resmi dari PPKK Kemayoran dan Kementerian Sekretariat Negara.
*Redaksi memberi ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
*(Tim Investigasi SkandalCom)*