Tutup Menu

Ketua MPR RI Bamsoet: Pembangunan IKN Nusantara Jangan Mangkrak

Senin, 14 Maret 2022 | Dilihat: 139 Kali
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (foto istimewa)
    
Editor : H. Sinano Esha

PENAJAM –Tabloidskandal.com ll Proyek pembangunan nasional di era kepemimpinan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sedikit yang mangkrak. Banyak hal sebagai penyebab terbengkalainya suatu proyek, salah satunya adalah kebijakan dari pemerintahan baru. Karena itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewanti-wanti agar mega proyek IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, jangan sampai pupus di tengah jalan.

"Siapapun presiden pengganti Presiden Joko Widodo nanti, harus terus melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN tidak boleh mangkrak ditengah jalan, lantaran perubahan kebijakan pemimpin negara yang baru. Dasar hukum pembangunan IKN telah diatur dalam UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara," kata Ketua MPR pada saat menghadiri acara penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara oleh Presiden RI Joko Widodo, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/22).

Acara tersebut selain dihadiri Ketua MPR RI, para menteri dan pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi, juga 34 gubernur seluruh Indonesia.

Menurut Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, ketentuan hukum itu mengatur semua tahapan proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Mulai dari pengalihan hak atas tanah, penataan tata ruang, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan, otorita IKN Nusantara, hingga pengelolaan anggaran.


Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum tersebut menegaskan,  "Berdasarkan master plan Bappenas, pembangunan IKN Nusantara membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti di tengah jalan.”

Karenanya, lanjutnya, MPR RI tengah menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang, sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang.

Lebih jauh dikatakan, IKN Nusantara dibentuk dalam satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Setingkat dengan provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Penamaan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara diberikan untuk menjawab perkembangan jaman dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.

"Setidaknya, ada tiga tujuan utama pembangunan IKN, yaitu simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Diperlukan dukungan dan kerja keras dari semua pihak agar pembangunan IKN berhasil dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com