Tabloidskandal.com – Banjarmasin || Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2025 kembali dibahas dalam rapat lanjutan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Rabu (20/11/2024). Bertempat di ruang H. Ismail Abdullah, Sekretariat DPRD Kalsel, rapat digelar secara tertutup dan dimulai pada pukul 15.30 WITA.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, rapat ini turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan penting. Dari pihak TAPD, hadir Ketua TAPD sekaligus Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subhan Noor Yaumil, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ariadi Noor, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Galuh Tantri Narindra. Di sisi Banggar, hadir beberapa anggota, di antaranya Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Muhammad Syaripudin, Desy Oktaviasari, dan Mushaffa Zakir.
Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan postur keuangan Raperda APBD 2025, yang mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun dan belanja daerah sebesar Rp11,5 triliun. Defisit sebesar Rp1,1 triliun tersebut direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan alokasi pengeluaran pembiayaan Rp50 miliar.
Raperda ini mengusung tema besar "Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan." Fokusnya mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan sektor industri, UMKM, pertanian, pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
Sebelumnya, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda ini telah disampaikan dalam rapat paripurna pada 16 Oktober 2024.
Secara garis besar, fraksi-fraksi mengapresiasi langkah TAPD dalam menyusun APBD yang dianggap mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Sorotan positif diberikan pada rencana penguatan sektor-sektor strategis seperti industri, UMKM, pertanian, pariwisata, serta energi berkelanjutan.
Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga mendapat perhatian.
Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan logistik di Kalsel diharapkan dapat terealisasi secara efektif.
Rapat pembahasan lanjutan ini menandai proses penting dalam menyempurnakan Raperda APBD 2025 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hasil dari diskusi dan evaluasi antara Banggar dan TAPD akan menjadi pijakan dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun depan.
Dengan tema besar sebagai gerbang logistik Kalimantan, Kalsel diharapkan mampu mengokohkan posisinya sebagai kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pejabat dan pihak terkait diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi agar rencana ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi ju membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
