,
14 Oktober 2019 | dibaca: 226 Kali
Pengamat : KPK Harus di Stop Sementara
noeh21


Jakarta, Skandal

Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di stop sementara. Hal ini agar publik bisa mengetahui apa yang terjadi di internal KPK. 

“Kalau saran saya KPK di stop dulu sementara, hal ini untuk menjawab asumsi-asumsi yang ada di masyarakat terkait dengan dugaan bahwa KPK sudah berpolitik, atau memang benar bahwa KPK masih bekerja dalam koridor hukum,” tegas Sulthan usai diskusi publik di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Senin (14/10). 

Sulthan mengatakan, sampai hari ini yang timbul di masyarakat adalah asumsi pro dan kontra yang tidak mempunyai fakta yang jelas. Sehingga kegentingan atau tidak dalam persoalan revisi ini pun masih mengawang-ngawang. 

“Selama ini masyarakat hanya melihat dari sisi luarnya saja, kemudian polemik di publik pun terframing kedua belah pihak seolah-olah kondisi hari ini dalam posisi genting dan ramai di publik, hingga pro kontra Perppu Revisi UU KPK kian memanas,”ungkap Sulthan. 

Selain itu, jelas Sulthan, Indonesia adalah rechstaat (negara hukum) bukan machstaat (negara berdasarkan kekuasaan semata). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) merupakan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh presiden dalam keadaan genting. 

“Presiden menggunakan emergency power dengan menerbitkan perppu, tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa. Dasarnya adalah Pasal 22 UUD 1945 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut,” paparnya.

Menurutnya, konstitusi mensyaratkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya perppu. Penilaian pada kondisi genting tersebut mula-mula berdasarkan subjektifitas presiden semata. Namun pada tahun 2009 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan parameter terhadap adanya kondisi kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menerbitkan perppu. 

“Ada 3 hal, pertama adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membentuk undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan,” jelasnya.

Sulthan mengatakan, subjektifitas Presiden tersebut objektivitas politiknya akan dinilai oleh DPR. Berkaca pada kondisi kelembagaan KPK saat ini, UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK masih eksis dan berlaku hingga produk revisi terhadapnya diundangkan,  tidak terjadi kekosongan hukum dan undang-undangnya masih cukup untuk melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Bahkan yang terbaru, KPK masih melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Utara. 

Sebenarnya, perbedaan pendapat dalam melihat sebuah kebijakan itu hal yang biasa dan lumrah terjadi. Oleh karena itu menyikapi kondisi demikian konstitusi menyediakan tiga jalur alternative untuk menyikapi polemik revisi UU KPK, yaitu, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, legislatif review melalui DPR dan eksekutif review sebagai alternatif bagi presiden. 

“Dengan cara mengusulkan kembali perubahan terhadap produk revisi tersebut. Dasarnya adalah Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945,” tandas Sulthan.
Berita Terkait
Berita Lainnya