,
05 November 2019 | dibaca: 772 Kali
Pemkot Jakarta Pusat Mandul Dalam Tegakan Pergup No 132 Tahun 2018
noeh21

Jakarta, Skandal

Kisruh pengelolaan aparteman Mediaterina Palace Kemayoran, Jakarta Pusat, terus berlanjut. Apalagi Pemkot Jakarta Pusat dinilai mandul dalam menegakkan Peraturan Gubernur ( Pergup) No 132 Tahun 1988.

"Kalau Pemkot Jakarta Pusat tegas tegakkan Pergub 132 tahun 2018, maka tentu persoalan soal klaim mengklaim kepengurusan di Apartemen Meditrania Palace sudah selesai sejak lama,” ujar Khairil Poloan.




Ketua P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni satuan Rumah Susun) Apartemen Meditrania Palace (AMP). Kemayoran, Jakarta Pusat, kepada wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Bahkan tidak terjadi  peristiwa penyerangan  kantor P3SRS pada tanggal 3 November 2019, sekitar pukul  07.00 WIB sampai jam 11.00 WIB.

Sekelompok orang tiba-tiba menyerang kantor P3SRS yang terletak di lantai bawah dekat pintu utama tower B apartemen. Sejumlah petugas keamanan internal (security apartemen) pun tak mampu menghalau massa yang beringas. Mereka bukan hanya  merusak kantor, tapi juga ada korban luka dan trauma.

 “Kasus penyerangan kantor P3SRS tidak hanya mengakibatkan kerusakan kantor, tapi juga ada korban luka. Tak kalah serius adalah trauma penghuni apartemen," tutur Khairil.

Penghuni atau warga trauma menyaksikan aksi brutal sekelompok orang yang tidak jelas dari mana. Mereka menyerang, merusak dan menganiaya.

"Makanya, kami minta aparat keamanan dan Walikota Jakarta Pusat untuk mengusut dan bertindak tegas atas kejadian ini,” tandas Khairil.

Dia mengaku,  kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat, sekaligus  berharap kasus bisa diselesaikan secara hukum dan menindak tegas pelaku dan otak di balik penyerangan ini.

Khairil menduga, kasus penyerangan ini terkait adanya ketidakpuasan orang-orang yang masih merasa berhak sebagai pengurus baru pengelola apartemen. 

“Kami duga ini ada kaitannya dengan pihak-pihak yang merasa tidak puas dan mengklaim sebagai pengurus sah. Padahal, P3SRS inilah yang sah secara hukum,” ungkapnya.

Dia menyebut  pengurus baru (P3SRS) yang dipimpinnya telah disahkan SK (Surat Keputusan) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 272 Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019 dengan nama P3SRS. 

“P3SRS ini legal karena disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dengan menerbitkan SK. Inipun sesuai Pergub 132 tahun 2018,” ujarnya.

Lagipula, menurutnya, tata cara pemilihan pengurus P3SRS  dilakukan secara legal melalui pemungutan suara oleh para pemilik unit apartemen. Begitupun para calon harus memenuhi persyaratan, seperti harus pemilik sah unit apartemen yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, berdomisili di apartemen yang juga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Biar paham semua bahwa saya ini pengurus lama. Saya sebelumnya ketua pengurus lama. Saya dan beberapa orang mencalonkan diri karena diminta oleh penghuni dan pemilik apartemen ini. Untuk jadi calon Ketua P3SRS itu syaratnya harus sebagai pemilik unit yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Jadi kalau cuma penyewa unit itu tidak bisa dicalonkan. Serta,  harus bertempat tinggal atau domisili di Apartemen Meditrania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan dibuktikan KTP. Jadi kalau yang tidak ber-KTP di alamat apartemen ini, maka tidak boleh dicalonkan. Dan, setelah melalui pemungutan suara, saya terpilih dan ada SK Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta,” jelasnya.

Khairil menilai aneh jika ada pihak tertentu yang mengklaim sebagai pengurus sah tapi bukan pemilik unit, tidak berdomisili di Apartemen Meditrania Palace.

“Kok bisa ada yang tidak pernah dicalonkan sebagai ketua karena memang bukan pemilik dan tidak beralamat di Apartemen Meditrania Palace, tapi mengklaim pengurus sah. Inikan aneh dan jelas illegal. Makanya, Walikota Jakarta Pusat harus tegas menegakkan Pergub 132 tahun 2018,” tutupnya. 

Bukan hanya harus tegas, Gubernur DKI juga harus menegakkan Pergup No 132 Tahun 2018 yang ditandatangani Anies Desember 2018.

"Kalau Anies diam, sama halnya tidak menganggap kami sebagai pemilik apartemen dan bukan warga DKI," tutur seorang warga mangkel. Apalagi sampai ada penyerangan yang mengganggu kenyamanan sebagai pemilik apartemen (***)
Berita Terkait
Berita Lainnya