,
23 Agustus 2019 | dibaca: 84 Kali
Kasus Asrama Teluk Bintuni Diduga Bermasalah
noeh21

Papua, Skandal

Para aktivis penggiat antikorupsi di Papua Barat mencium ketidakberesan penanganan kasus korupsi pembangunan Asrama Teluk Bintani.

Sekian di antaranya soal jumlah penetapan tersangka. Hasil penyidikan Polres Sorong menyebutkan ada 10 tersangka. 

"Namun faktanya, dari 10 tersangka itu, hanya ada 3 tersangka yang ditahan. Sedang 7 orang tidak ditahan, alias masih bebas," ungkap sumber yang tidak mau jati dirinya ditulis.

Akibatnya, kasus Asrama Teluk Bintuni jadi rumpian di kalangan aktivis penggiat anti korupsi di Teluk Bintuni. 




"Ada yang tidak beres, alias masuk angin dalam penanganannya," bisik sumber mengedipkan mata. Padahal kasusnya ditangani sejak 2015.

Karena itu, kalangan aktivis meminta penanganan Asrama Teluk Bintuni harus transparan. "Kapolda Papua Barat harus turun tangan membereskannya," pinta sumber. 

Alasannya, menurut Buce Rahakbauw dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), penanganan kasus korupsi di Indonesia tidak boleh "masuk angin", tetap transparan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

" Kalau masuk angin, ya kapan kita terbebas dari korupsi," jelas Rahakbauw.

Sebagai gambaran, Rahakbauw menyebut GM, salah satu pejabat ring satu di Teluk Bintuni masih bisa beraktivitas seperti biasa. "Padahal dia sudah ditetapkan jadi tersangka," jelas Rahakbauw.

Lho kok masih bebas? Rahakbauw hanya mengangkat bahu. "Coba tanya ke Kapolres Sorong," pinta Rahakbauw kepada sebuah media lokal di sana. (MI)
Berita Terkait
Berita Lainnya