,
03 November 2019 | dibaca: 298 Kali
Front Pembela Tulang Bawang Kritisi Kinerja Bupati
noeh21
Ketua Front Pembela Tulang Bawang

Tulang Bawang, Skandal

Ir Agust Jauharie Karaeng ,  Panglima Front Pembela Tulang Bawang  (FPTB ) soroti kinerja Bupati Tulang Bawang Hj Winarti, SE MH, terutama soal janji-janjinya saat Pilbup lalu.

"Pasangan Win - Hen punya visi dan misi mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang beradat, agama , memerlukan sinergi semua elemen baik antara Pemerintah Daerah,  DPRD , tokoh adat ,agama , serta masyarakat untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang tercinta ini " , ujar Agust  saat ditemui Skandal di sebuah bilangan Hotel di Jakarta Pusat.

Saat orasi


Dia menilai ada  ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan keadaan  tidak kondusif di lingkungan pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Tulang Bawang .

 "Kami menilai selama pemerintah di bawah pimpinan Win - Hen belum terlihat pembangunan yang sangat signifikan , kegiatan hanya sebatas seremonial seperti senam dan sebagainya," jelas Agust. 

Menurutnya, duet Win - Hen seharusnya dapat duduk satu meja dengan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk pembangunan maupun mencari solusi permasalahan yang ada di Tulang Bawang. 

"Saya menduga ada ketimpangan serta kecemburuan sosial di lingkungan pemerintah sehingga kesinergian dan kekompakan antar elemen kurang harmonis , maka saya selaku Panglima Front Pembela Tulang Bawang meminta Bupati Tulang Bawang  dapat menjaga kekompakan sebagai mana saat menghadapi Pilkada," tuturnya.

Saat itu pasangan ini dapat mencapai kemenangan, karena masyarakat Tulang Bawang memiliki peran di dalam kemenangan pasangan Win - Hen untuk mewujudkan  visi dan misi Pilkada pada saat itu dengan tujuan kemakmuran Kabupaten Tulang Bawang.

"Tentunya pemerintahan Winarti dapat melibatkan kami dalam pembangunan yang ada. Begitu juga dengan rekan - rekan yang lain dapat memahami untuk dapat merasakan pembangunan di Tulang Bawang , " tandas si plontos. Panglima Front Pembela Tulang Bawang.

Dia juga meminta  pada Pemerintah Daerah , Provinsi Lampung , dan Pemerintah Pusat dapat menyikapi terkait ada nya perusahaan - perusahaan yang berskala besar dan puluhan tahun beroperasi di Wilayah Tulang Bawang.  

"Terlebih perusahaan yang mengunakan HGU tanah milik masyarakat , akan tetapi masyarakat Tulang Bawang tidak sejahtera secara keseluruhan," tuturnya.

Menurutnya, masyarakat saja kini mau bertani, tetapi tidak ada lagi lahan, harus menyewa tanah. "Biaya hidup saat ini begitu tinggi , sedang CSR entah dimana rimbanya ," tegasnya.

Dia meminta  Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang , khususnya Bupati,  dapat memikirkan nasib masyarakat Tulang Bawang. "Jangan masyarakat hanya dapat merasakan dampak jeleknya saja , seperti limbah serta pembakaran yang di lakukan oleh PT SIL ," cetus Agust  (Ian)
Berita Terkait
Berita Lainnya