JAKARTA, TabloidSkandal.com - Upaya pembenahan tata kelola perparkiran di DKI Jakarta terus dikebut. Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan perluasan sistem parkir digital berbasis non-tunai hingga 75 ruas jalan pada akhir 2026.
Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Masdes Arouffy, mengatakan perluasan tersebut merupakan kelanjutan dari program yang sudah berjalan saat ini di 49 ruas jalan. Sistem pembayaran menggunakan EDC dan QRIS yang terhubung langsung dengan sistem penerimaan retribusi daerah.
Hal itu disampaikan Masdes saat menerima kunjungan silaturahmi Sekjen Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) Taufiq Rachman di kantor sementara Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (20/10/2026).
"Saat ini baru 49 ruas jalan yang sudah non-tunai. Target kita 75 ruas jalan sampai akhir 2026, sejalan dengan rekomendasi Pansus DPRD DKI agar sistem parkir lebih transparan," ujar Masdes.
Masdes menjelaskan, digitalisasi tidak hanya soal pembayaran, tetapi juga pengawasan. Ke depan, Dishub akan mengintegrasikan sistem parkir on-street dengan CCTV berbasis AI untuk menghitung kendaraan masuk-keluar dan mencocokkannya dengan transaksi yang tercatat.
Ia menegaskan tarif parkir resmi belum ada kenaikan dan masih mengacu pada Pergub 31/2017 dan Perda 1/2024. Tarif motor Rp2.000/jam, mobil Rp5.000/jam, dan bus/truk Rp7.000/jam. Isu kenaikan hingga Rp60.000/jam masih berupa kajian lama.
Masdes juga mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Aspeparindo dalam mendukung tata kelola parkir di Ibu Kota.
"Kerja sama yang sudah baik ini harapannya terus berlanjut untuk penataan parkir yang lebih akuntabel," katanya.
Sementara itu, Sekjen Aspeparindo Taufiq Rachman menyatakan siap berkolaborasi dengan UP Perparkiran dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sistem perparkiran yang tertib dan modern di Jakarta. Sebagaimana diketahui saat ini Aspeparundo dipimpin oleh Ketum Irfan Januar
(red)
.jpg)
.png)