Dalam surat tersebut GAK melaporkan adanya laporan dari masyarakat dan tim GAK menginvestigasi di lapangan banyak menemukan informasi dari masyarakat tentang dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum PNS petugas Perawatan Gelanggang Olahraga (GOR) Sunter kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota.
Kasatlak Perawatan Dispora Jakarta Utara, Adi Jaya Gumelar membantah laporan LSM GAK itu tidak benar, bahwa adanya penguasaan fasilitas dan penyalahgunaan jabatan dalam penyewaan gedung dimasa pamdemi Covid 19 oleh oknum PNS serta persekongkolan dugaan dengan perusahaan teh pucuk sebagai sponsor saat ditemui media ini, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (10/11/2021)
"Mengenai adanya kegiatan Dewan UKM Jakarta Utara saya kan disposisi oleh Kasudin, tolong dibantu tindak lanjut. Saya siapkan semua fasilitas dan itu juga mengetahui walikota Jakarta Utara. Pada saat itu dihadiri oleh walikota Jakarta Utara diwakili oleh Aspem, Suroto, Sudin UMKM, dan Dewan Kota," kata Adi.
Nah saya, lanjut Adi, pada intinya siapapun, masyarakat manapun boleh memakai fasilitas gelanggang olahraga. Pada saat itu masih level 3 kebetulan disitu ada juga satgas covid satpol PP Kecamatan, prokes juga sudah kita terapkan dan kegiatan itu tidak ada biaya apapun termasuk pemakai dari Dewan UKM karena sudah didisposisikan oleh dinas kepada saya, artinya tidak ada pungutan biaya apa apa.
Lebih lanjut dipaparkan Adi terkait laporan LSM GAK adanya dugaan persekongkolan dengan sponsor teh pucuk itu juga tidak benar.
"Dia hanya menitipkan berupa tenda bukan barang lainnya itupun satu hari saja dan saat itu tidak ada kegiatan di GOR. Saya hanya melayani. Siapapun bisa menggunakan gedung GOR untuk kegiatan tanpa ada pungutan jadi tidak benar jika ada pungutan liar karena saya tidak pernah ditemui oleh LSM GAK," pungkasnya.
Di tempat terpisah saat ditemui jurnalis media ini juga senada dengan Kasatlak Perawatan GOR Sunter, ketua dewan UKM Kota Adminstrasi Jakarta Utara, Kaharudin yang saat itu menggelar acara di GOR dan terkait dengan laporan GAK tersebut.
"Saya rasa LSM GAK terlalu gegabah, hanya menduga, harus ada bukti kalau memang ada dugaan pungli," kata Ketua dewan UKM Kota Adminstrasi Jakarta Utara, Kaharudin.
Lucu, sambungnya, saya dapat bantuan fasilitas gedung gratis, kalau memang ada laporan dari masyarakat tentang pungli, masyarakat mana melapor?, kalau memang ada bukti, saya tunggu buktinya jangan hanya menduga-duga.(Novi)
