JAKARTA – Tabloidskandal.com || Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan strategis ini dilaksanakan dalam rangka Mensinergikan Langkah Dan Merumuskan Kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Provinsi Maluku pada pekan depan, sekaligus menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolom-Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan, Perwakilan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Gunung Botak, Mayjen TNI Dody Triwinarto - Pangdam XV/Pattimura, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H. - Komandan Kodaeral IX, perwakilan Danlanud, Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H - Kapolda Maluku, serta perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Antam.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku agar penataan dan pengelolaan kawasan tambang emas Gunung Botak memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat Maluku. Gubernur meminta pemerintah pusat menetapkan kebijakan afirmatif yang menjamin keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengusaha lokal dalam rantai pengelolaan tambang.
"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Gubernur Hendrik Lewerissa.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan tiga poin krusial sebagai pijakan daerah dalam tata kelola Gunung Botak:
1. Kemitraan Wajib dengan Pengusaha Daerah: Apabila kapasitas permodalan BUMD dinilai belum mencukupi untuk mengelola skala industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat pengelolaan diwajibkan menggandeng pengusaha lokal Maluku.
2. Optimalisasi Kewenangan dan Tambang Rakyat: Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi izin lingkungan serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan batas maksimal 10 hektare untuk koperasi dan 5 hektare untuk perseorangan.
3. Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH): Gubernur meminta skema pembagian DBH sektor pertambangan di Maluku dikelola secara adil dan transparan, guna menghindari ketimpangan maupun keterlambatan penyaluran seperti yang selama ini terjadi pada DBH sektor kelautan.
Sinergi Pengamanan dan Pembersihan Kawasan
Pada kesempatan yang sama, Pangdam XV/Pattimura bersama Kapolda Maluku melaporkan bahwa area tambang Gunung Botak saat ini telah berhasil disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran menyeluruh, menutup seluruh akses masuk, serta mendirikan pos-pos pengamanan untuk mencegah kembalinya penambang ilegal. TNI dan Polri juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat guna mencegah potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan dari Kemendiktisaintek mengingatkan Satgas PKH agar memastikan lokasi tambang benar-benar bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal. Ditegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan oleh negara semata-mata bertujuan untuk penataan dan perlindungan hak-hak masyarakat setempat.
Seluruh poin dan rumusan hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan dibawa oleh Wamenhan RI ke dalam rapat tingkat pimpinan untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden RI, sebagai landasan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menhan RI ke Provinsi Maluku pekan depan. (Ulin)
.jpg)
