Tutup Menu

Antara Regulasi & Benturan Kepentingan Ekonomi Strategis, Hak Masyarakat Madani Terbaikan

Kamis, 19 November 2026 | Dilihat: 10 Kali
    

Antara Regulasi & Benturan Kepentingan Ekonomi Strategis, Hak Masyarakat Madani Terbaikan

JAKARTA - TabloidSkandal.com || Pelabuhannya megah. Kontainernya berjajar. Devisanya triliunan.
Tapi warganya? Macet. Bising. Sesak. Takut melintas di jalan sendiri.

Inilah yang dibongkar DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta.

Lembaga advokasi kebijakan publik ini bilang dengan tegas:
Apa yang terjadi di Jakarta Utara bukan sekadar macet biasa.
Ini adalah Benturan Nyata
Antara kepentingan ekonomi strategis nasional...
Dan hak hidup masyarakat madani yang setiap hari terinjak-injak.

Coba Lihat Realitasnya

Tanjung Priok itu urat nadi logistik nasional.
Dari sini ekonomi Indonesia bergerak.
Tapi siapa yang menanggung bebannya?

Bukan yang di pusat. Bukan yang di kantor BUMN.
Tapi warga yang tinggal di sebelah depo.

Problem Pertama: Depo Menabrak Kampung

Depo kontainer berdiri berhimpitan dengan permukiman.
Zonasi dilanggar.
Jalan kampung berubah jadi jalur truk.
Macet bukan lagi jam sibuk. Macet itu sudah jadi takdir harian.

Problem Kedua : Polusi dan Nyawa

Truk kontainer lalu-lalang tanpa henti.
Polusi udara ekstrem.
Bising siang-malam.
Kecelakaan mengintai di setiap tikungan.

Anak mau berangkat sekolah harus berhadapan dengan truk raksasa.
Ibu-ibu mau ke pasar harus berebut jalan dengan kontainer.
Ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal NYAWA.

Problem Ketiga : Yang Mengatur Diatas, Yang Menderita Dibawah

Pelabuhan dikelola pusat dan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Keuntungannya untuk negara.
Tapi dampak sosialnya? Dilempar ke pemda dan warga lokal.

Pusat yang mengatur. Daerah yang menanggung. Warga yang menderita.
Adilkah ini?

Sekarang Kita Bedah Pakai Filsafat

Kata Domitius Ulpianus, ahli hukum Romawi:

Keadilan itu adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. _Suum cuique tribuere._

Tiga prinsipnya: hidup terhormat. Tidak merugikan orang lain. Berikan hak kepada setiap orang.

_Alterum non laedere._ Jangan merugikan orang lain.

Tapi apa yang terjadi di Jakarta Utara?
Kebijakan demi efisiensi logistik, justru merugikan hak hidup sehat dan aman warga pesisir.

Itu namanya: Negara Melanggar Prinsifnya Sendiri

Kata Thomas Jefferson, Bapak Demokrasi Amerika:

Pemerintah itu dibentuk untuk menjamin hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. _Life, liberty, and the pursuit of happiness._

Masyarakat madani harus dilindungi dari tirani kekuasaan dan monopoli ekonomi.

Tapi kalau warga kehilangan rasa aman di jalan raya...
Kalau ruang publiknya digerus ekspansi industri...
Maka negara telah Gagal Memenuhi Kontrak Sosialnya

Negara ingkar janji.

Lalu, Dimana Hukum Tata Negara?

Pelabuhan itu Objek Vital Nasional. Simpul ekonomi strategis.
Makanya kewenangan pusat begitu kuat.

Tapi dampaknya? Itu urusan daerah. Macet, polusi, keselamatan, tata ruang.

Di sinilah benturannya.
Kewenangan terpusat. Penderitaan terdesentralisasi.

Hukum Publik seharusnya tidak hanya melindungi arus barang.
Hukum Publik harus melindungi arus kehidupan warga.

Kalau regulasi hanya melindungi kontainer, tapi tidak melindungi manusia...
Maka regulasi itu Pincang

Dan, Sekarang Ada Senjata Baru.

Sejak Januari 2026, KUHP Nasional — UU No. 1 Tahun 2023 — resmi berlaku.

Dan ini yang harus dicatat warga Jakarta Utara baik-baik:

Satu : Korporasi  Bisa Dipidana Pasal 45-50.

Perusahaan logistik, operator depo, pengelola pelabuhan...

Tidak bisa lagi bersembunyi di balik badan hukum.
Kalau operasionalnya melanggar izin, mencemari lingkungan, membahayakan keselamatan umum — Bisa Dipidana Langsung

Dua : Gangguan Ketentraman Umum. Pasal 234-277.

Termasuk Pasal 265 — gangguan ketenteraman lingkungan dan kebisingan malam hari, dan gangguan di jalan umum.

Kalau ruang hidup warga terganggu secara ekstrem oleh aktivitas industri yang melanggar aturan — Itu bisa jadi pidana

Tiga : Perizinan dan Keamanan Umum

Operasional tanpa izin sah yang membahayakan lalu lintas dan jiwa — dendanya kategori berat. Bukan lagi sekadar teguran administratif.

Empat : Tapi Hati hati. Pasal 256.

Warga yang berjuang lewat unjuk rasa, harus tetap taat aturan pemberitahuan aksi.

Jangan sampai perjuangan yang sah, berbalik menjadi jerat pidana karena dianggap mengganggu kepentingan umum.

KUHP 2023 itu dua sisi mata pisau.
Melindungi warga dari korporasi ugal-ugalan.
Tapi juga mengingatkan warga agar perjuangannya tetap dalam koridor hukum.

Jadi Kesimpulannya ?

Pelabuhan boleh jadi urat nadi ekonomi.
Tapi warga Jakarta Utara juga punya nadi kehidupan.

Tidak boleh ada pembangunan yang mengorbankan manusia yang tinggal di sekitarnya.
Tidak boleh ada regulasi yang hanya memihak kontainer, tapi menutup mata pada penderitaan warga.

Seperti kata Ulpianus: Jangan merugikan orang lain. Seperti kata Jefferson: Negara ada untuk menjamin hidup warganya.

Kalau hari ini warga masih macet, masih bising, masih sesak, masih takut di jalan sendiri...

Maka pertanyaannya bukan lagi: apakah regulasinya ada?

Pertanyaannya: Regulasi itu dibuat untuk siapa ? Untuk Rakyat, Atau Untuk Kontener ?

(Ahdiyat/Red)


Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com