Tutup Menu

Kades Moyot Diduga Lakukan Pungli Rp 3 Juta Saat Pelatikan Perangkat Desa 

Sabtu, 12 Oktober 2019 | Dilihat: 1714 Kali
    


Skandal Lombok Timur

Pelantikan perangkat dan Kaur kewilayahan Desa Moyot Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada bulan Januari 2019 diduga berbau pungutan liar, karena 6 Perangkat Desa dan 3 Kaur Kewilayahan yang  di lantik dipungut biaya masing-masing Rp 3 juta.

Saat, mantan Wakil BPD Desa Moyot dan  sejumlah tokoh masyarakat yang identitasnya tidak mau disebut mengungkapkan pada pada media ini.



Saat, mantan BPD

"Pungutan tidak ada landasan hukum," ungkap mereka.

Sumber yang mengaku anak bernama Ibnu Khaldun, mengungkapkan dimintai biaya pelantikan masing-masing Rp. 3 Juta baik Perangkat Desa maupun Kaur Kewilayahan. "Karena anak saya tidak punya uang maka gajinya di potong setiap realisasi," ujarnya.

Saat juga menyatakan ketidaksetujuaannya dengan kebijakan otoriter Kades terhadap masyarakat. "Kami ingin sebuah perubahan yang positif di Desa Moyot," tandasnya.

Atas nama masyarakat Moyot, Saat minta kepada Aparat Penegak Hukum Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya Tim Saber Pungutan Liar di Lotim, mengusut tuntas dan memproses secara hukum Kades yang merugikan masyarakat.

"Saya sebagai pendukungnya sangat kecewa terhadap sikap Kades Moyot ini. Sedikit - dikit lapor ke Bupati, sementara dia punya sikap diduga provokatif terhadap masyarakat, dan bersikap semau gue," tuturnya kesal.

Jika Kades mengatakan uang yang dikeluarkan sebagai syukuran, dinilainya tidak benar. "Saya siap jadi saksi dan bersumpah, itu murni pungli," ungkapnya.

 Salah - seorang kaur Kepala Kewilayahan yang enggan di sebutkan namanya  membernarkan bahwa dirinya dimintai mengeluarkan uang Rp 3 Juta untuk biaya pelantikan.

 Hal tersebut di ungkap saat konfirmasi wartawan media skandal news.com di Moyot, Sabtu 12 Okrober 2019.

Dia juga mengaku di suruh mengeluarkan biaya pelantikan, sehingga mencari utang sana sini. Padahal pada saat itu keadaan ekonomi sedang terpuruk, sehingga jadi beban yang harus dibayar. 

Kepala Desa Moyot Samiah mengakui memang benar ada pengeluaran biaya sebanyak Rp. 3 juta, tapi itu merupakan biaya syukuran mereka yang di lantik ,ujarnya kepada wartawan media skandal saat di konfirmasi di kantornya,Selasa 24 /09/2019.

Kades Moyot

Samiah mempertanyakan apakah salah dan tujuannya pihak ketiga atau oknum masyarakat intervensi. "Kami ingin tahu siapa orangnya," ujarnya dengan nada keras, terkesan emosional tinggi.

"Kami juga sering di laporkan oleh oknum masyarakat, misalnya terkait lampu jalan. Memang masuk jalan negara atau kabupaten, tapi masak tidak boleh dari dana DD. Ini juga kan untuk masyarakat gitu,  dan saya juga langsung melapor  Bupati dan Bupati mengatakan boleh. Mereka yang sering lapor itu mau melihat Desa Moyot ini mejadi tidak maju, kapan kita maju jika seperti ini," tuturnya.

Sementara H.Haeruman Sos Sekdes desa Moyot , mengakui mengeluarkan biaya pelantikan Rp.3 Juta untuk syukuran.

Sementara beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama menyoroti sikap dan tindakan kepala desa Moyot yang sering membuat keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang  berkompeten. Padahal kebijakan yang dikeluarkan tidak ada dasar hukumnya atau regulasinya tidak jelas , tanpa ada kajian dan pertimbangan.

"Kades Samiah menyatakan uang ini adalah uang untuk syukuran, itu saja.  Sementara pihak lain menilai kata syukuran adalah pelesetan kata-kata saja sebagai sebuah alasan yang tidak logis. Artinya  harus jelas ada payung hukum yang kita ikuti," tuturnya. (Amin)

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com